DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi, tata kerja, kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupatan Pangandaran;
14.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3
4.Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6.Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7.Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran;
8.Kesatuan Bangsa adalah kondisi dinamis dan harmonis dari segenap potensi bangsa dalam rangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Infra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup masyarakat (Orpol, Ormas, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya);
10.Supra Struktur Politik adalah tatanan kehidupan politik dalam lingkup Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan;

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

a.Kepala Kantor
b.Sub Bagian Tata Usaha
c.Seksi
1. 1.Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. 2.Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 4
(2)Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kantor.
(3)Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana formasi pegawai, mutasi dan pengembangan karir pegawai, pendayagunaan pegawai dan fasilitas peningkatan kesejahteraan serta disiplin pegawai;
2. b.penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
3. c.pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data Kesatuan Bangsa dan Politik
4. d.pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. e.pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
6. f.pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
7. g.penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kantor;
8. h.pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Kantor;
9. i.pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
10. j.pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan kantor;
11. k.pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris kantor dan keprotokolan;
12. l.pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
13. m.pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
14. n.penyusunan laporan di bidang tugasnya;
15. o.penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
16. p.penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
17. q.penyusunan neraca keuangan kantor;
18. r.pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
19. s.pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(2)Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
(3)Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi bela negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa; 5
2. b.Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasional dan implementasi politik, kelembagaan politik dan partai politik, budaya dan pendidikan politik;
3. c.Penyusunan dan merencanakan program dan kegiatan di bidang nilai- nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antar umat beragama dan budaya bangsa;
4. d.Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik (infrastruktur politik) dan Lembaga Negara/ Pemerintah (Suprastruktur Politik);
5. e.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
6. f.Pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
7. g.Pembinaan teknis dan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ideologi negara, pembauran, kewaspadaan nasional, kerjasama intelijen (intelkom), fasilitasi bela Negara, kerukunan antarumat beragama dan budaya bangsa;
8. h.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam fasilitasi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;
9. i.Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang sistem implementasi politik kelembagaan politik dan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
10. j.Pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat pada lingkup dan bidangnya;
11. k.Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
12. l.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(2)Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah
(3)Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesatuan Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspaadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
2. b.Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kewaspadaan dan ketahanan daerah;
3. c.Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dan ketahanan daerah;
4. d.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan daerah; 6
5. e.Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol;
6. f.Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
7. g.Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
8. h.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
9. i.Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
10. j.Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
11. k.Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumbr daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
12. l.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
13. m.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. n.Pelaksanaan koordinasi pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Ketentuan yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
(2)Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor sebagai pelaksanaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
(3)Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
(5)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan. 7

Pasal 11

(1)Kepala Kantor wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4)Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Kantor dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1)Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
(2)Kepala Kantor bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
(3)Kepala Kantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
(4)Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Kantor setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Kepala Kantor menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.
(6)Pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…