DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendekatan perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan penetapan rencana pembangunan daerah, tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, kelembagaan, perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran perlu disusun suatu sistem perencanaan pembangunan daerah guna mengharmoniskan dan menyelaraskan satu kesatuan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat;
c.bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran diperlukan pedoman dan landasan hukum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kondisi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencangan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan Daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
8.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.
15.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangja panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilakanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan. 4
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
18.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
22.Rencana Kerja Pembangunan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJMDesa.
23.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah.
24.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
27.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
28.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD. 5
29.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
30.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan Desa yang di integrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMDesa adalah forum musyawarah Desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan Desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPDesa adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
33.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan pemangku kepentingan di kelurahan untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya.
34.Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB II

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah dan Desa bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politik;
d.atas bawah; dan
e.bawah atas.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
1. a.tahapan;
2. b.tata cara penyusunan; 6
3. c.pengendalian; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
(2)Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
1. a.perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah.
(3)Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renstra Perangkat Daerah.
(4)Perencanaan pembangunan Desa yang berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dituangkan dalam bentuk:
1. a.RPJMDesa; dan
2. b.RKPDesa.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 5

(1)Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RPJPD;
2. b.pelaksanaan Musrenbang RPJPD; dan
3. c.penyusunan rancangan akhir RPJPD.
(2)Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RPJMD;
2. b.penyusunan rancangan RPJMD;
3. c.pelaksanaan musrenbang RPJMD; dan
4. d.penyusunan rancangan akhir RPJMD.
(3)Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan urutan:
1. a.penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
2. b.pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan; dan 7
3. c.penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
(4)Penyusunan RKPD dilakukan dengan urutan:
1. a.penyusunan rancangan awal RKPD;
2. b.pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
3. c.penyusunan rancangan RKPD;
4. d.pelaksanaan Musrenbang RKPD; dan
5. e.penyusunan rancangan akhir RKPD.
(5)Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui urutan:
1. a.penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
2. b.pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan; dan
3. c.penyesuaian rancangan Renja Perangkat Daerah.
(6)Penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan urutan:
1. a.penyusunan rancangan RPJMDesa; dan
2. b.pelaksanaan Musrenbang RPJMDesa.
(7)Penyusunan RKPDesa dilakukan dengan urutan:
1. a.penyusunan rancangan RKPDesa; dan
2. b.pelaksanaan Musrenbang RKPDesa.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(2)Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Daerah, serta arah pembangunan jangka panjang Daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
(3)Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mendapat masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 8
(2)Kegiatan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
(3)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagai narasumber dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
(4)Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
(3)Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Gubernur.
(4)Rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 9

DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD pada tahun berjalan.

Pasal 10

(1)Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan rencana pembangunan jangka panjang nasional, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri. 9

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…