DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, peningkatan penanaman modal, ketenagakerjaan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Pangandaran diperlukan kemudahan pelayanan dan fasiltasi penanaman modal sebagai salah satu penggerak perekonomian di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penanaman modal di Kabupaten Pangandaran perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E)
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 4
15.Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di Daerah.
16.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam rangka:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Daerah dalam perekonomian Daerah, nasional, dan global; dan
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal dan rencana strategis Penanaman Modal.

Pasal 3

(1)Rencana umum Penanaman Modal dan rencana strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), disusun sesuai dengan rencana umum penanaman modal nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan program pembangunan Daerah.
(2)Rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan bidang Penanaman Modal di Daerah.
(3)Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan Penanaman Modal partisipatif. 5

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah, Pemerintah Daerah:

a.merumuskan kebijakan strategis peningkatan Penanaman Modal dan program kemitraan di Daerah;
b.penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan Penanaman Modal untuk masyarakat maupun dunia usaha;
c.mensosialisasikan prosedur resmi perizinan dan peningkatan Penanaman Modal guna meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
d.memfasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan Penanaman Modal yang dihadapi Penanam Modal dan mitra kerjanya;
e.mengembangkan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar Daerah;
f.mengembangkan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di Daerah;
g.membina penghormatan terhadap karakteristik dan budaya Daerah dalam peningkatan Penanaman Modal; dan
h.mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

Pasal 5

Kebijakan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

a.kerjasama Penanaman Modal;
b.promosi Penanaman Modal;
c.pelayanan Penanaman Modal;
d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
e.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
f.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 6

(1)Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, atau pihak swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan Penanaman Modal;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal;
4. d.pengembangan Penanaman Modal;
5. e.pengendalian Penanaman Modal; dan
6. f.kegiatan Penanaman Modal lainnya. 6

Pasal 7

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
1. a.pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
2. b.pengoordinasian dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan
3. c.pengoordinasian, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi Penanaman Modal.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, dan lembaga non pemerintah atau pihak swasta.

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.jenis bidang usaha;
b.Penanam Modal;
c.bentuk badan usaha;
d.perizinan;
e.jangka waktu Penanaman Modal;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
g.lokasi penanaman modal; dan
h.Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 9

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri, ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.kesehatan;
2. b.moral;
3. c.kebudayaan;
4. d.lingkungan hidup;
5. e.pertahanan dan keamanan nasional; dan
6. f.kepentingan nasional lainnya.
(4)Kriteria persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu:
1. a.perlindungan sumber daya alam;
2. b.perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
3. c.pengawasan produksi, dan distribusi;
4. d.peningkatan kapasitas teknologi;
5. e.partisipasi modal dalam negeri; dan
6. f.kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah pusat.
(6)Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengaturan dan Disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
(7)Ketentuan mengenai bidang usaha atau jenis usaha yang akan diberikan Pengaturan dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.komanditer;
3. c.firma;
4. d.koperasi;
5. e.badan usaha milik negara;
6. f.badan usaha milik daerah; dan
7. g.Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(2)Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh:
1. a.warga negara asing;
2. b.badan hukum asing;
3. c.Penanam Modal Asing;
4. d.warga negara asing;
5. e.badan hukum asing; dan
6. f.Penanam Modal Asing yang modalnya merupakan hasil patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. 8

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…