DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016

Nomor: 29
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 338

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan daerah, rumah sakit, kesehatan lanjut usia dan penyandang disabilitas, kesehatan lingkungan, keluarga berencana, badan pertimbangan kesehatan daerah, pembiayaan kesehatan, perizinan kesehatan, prosedur perizinan, standar pelayanan perizinan, pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, strategi penyelenggaraan kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, kerjasama dan kemitraan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya pedoman, bentuk, dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui pengawasan, pengendalian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); jdih.pangandarankab.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN. jdih.pangandarankab.go.id 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.RumahSakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkatRSUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi layanan rujukan kesehatan.
7.Pusat Kesahatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
8.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan.
10.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
13.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. jdih.pangandarankab.go.id 4
14.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
15.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatanserta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atautempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
18.ObatTradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
19.Teknologi Kesehatanadalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
20.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh PemerintahDaerahdan/atau masyarakat.
21.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
22.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatanserta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
23.Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
24.Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. jdih.pangandarankab.go.id 5
25.Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
26.Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
27.Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurunsecara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
28.Sarana Kesehatanadalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
29.Asuransi Kesehatanadalah mekanisme pengumpulan dan guna memberikan perlindungan atas resiko Kesehatanyang menimpa peserta dan/atau keluarganya.
30.Perizinan Kesehatan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin di bidang kesehatan.
31.Izin di Bidang Kesehatanadalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan upaya kesehatan.
32.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap status sarana dan/atau tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
33.Rekomendasi adalah pertimbangan yang diberikan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian Izin di bidang kesehatan.
34.Sertifikasi adalah sertifikat yang diberikan kepada setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang harus memenuhi syarat kesehatan.
35.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang Izin di bidang kesehatan guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang- undangan.
36.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37.Hariadalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang paling tinggi sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. jdih.pangandarankab.go.id 6

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesehatan meliputi:

a.pengadaan dan peningkatan tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikandan/atau pelatihan;
b.pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
c.penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
d.penerbitan Izin fasilitas pelayanan kesehatan;
e.penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian Izin beroperasi di Daerah; dan
f.peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan.

Pasal 4

Pengadaandan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

a.jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
b.jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
c.jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada.

Pasal 5

Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian Izin beroperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan :

a.luas wilayah;
b.kebutuhan kesehatan;
c.jumlah dan persebaran penduduk;
d.pola penyakit;
e.pemanfaatannya;
f.fungsi sosial; dan
g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang paling tinggi bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk UKPdanUKM. jdih.pangandarankab.go.id 7

Pasal 7

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan :

a.Promotif;
b.Preventif;
c.Kuratif; dan
d.Rehabilitatif.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui ketersediaan:
1. a.program pokok yang meliputi:
  1. 1.pelayanan kesehatan;
  2. 2.pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  3. 3.kesehatan ibu dan anak;
  4. 4.promosi kesehatan;
  5. 5.gizi; dan
  6. 6.kesehatan lingkungan.
2. b.program pengembangan yang meliputi:
  1. 1.kesehatan sekolah;
  2. 2.kesehatan olah raga;
  3. 3.kesehatan tradisional;
  4. 4.kesehatan gigi dan mulut;
  5. 5.kesehatan mata;
  6. 6.pengamanan makanan minuman;
  7. 7.pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
  8. 8.indra dan pendengaran;
  9. 9.kesehatan jiwa;
  10. 10.pelayanan darah; dan
  11. 11.pelayanan bedah mayat.
3. c.program inovatif.
(2)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya di bidang kesehatan.
(3)Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi olehPemerintahDaerah dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.
(4)Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, dan usaha kesehatan gigi sekolah.
(5)Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. jdih.pangandarankab.go.id 8

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab ataspenyelenggaraan upaya kesehatan.
(2)Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi:
1. a.sosial;
2. b.nilai dan norma agama;
3. c.sosial budaya;
4. d.moral; dan
5. e.etika profesi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.
(2)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
(3)Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.

Isi peraturan

Teks338PDFHirarki

Memuat teks peraturan…