DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 197

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pangandaran tahun 2018-2038 dengan penetapan batasan istilah oada pengaturannya. Diatur tentang asas, kedudukan dan fungsi, lingkup wilayah, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan startegis wilayah kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, kelembagaan, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah, maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); jdih.pangandarankab.go.id 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. 6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. 7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. 8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
8. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. 11.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah, dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); jdih.pangandarankab.go.id 3
11. 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. 13.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. 14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
15. 16.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. 17.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. 18.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
18. 19.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. 20.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. 21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); jdih.pangandarankab.go.id 4
21. 22.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. 23.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. 24.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
24. 25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. 26.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
26. 27.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
27. 28.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. 29.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
29. 30.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
30. 31.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
31. 32.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); jdih.pangandarankab.go.id 5
32. 33.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
33. 34.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
34. 35.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
35. 36.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294);
36. 37.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299);
37. 38.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
38. 39.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
39. 40.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
40. 41.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
41. 42.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
42. 43.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah jdih.pangandarankab.go.id 6 Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
43. 44.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
44. 45.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. 46.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
46. 47.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
47. 48.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
48. 49.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
49. 50.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. 51.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795); jdih.pangandarankab.go.id 7
51. 52.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. 53.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
53. 54.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
54. 55.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
55. 56.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
56. 57.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
57. 58.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
58. 59.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
59. 60.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); jdih.pangandarankab.go.id 8
60. 61.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
61. 62.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
62. 63.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4548);
63. 64.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
64. 65.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
65. 66.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
66. 67.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
67. 68.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116);
68. 69.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
69. 70.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);
70. 71.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168); jdih.pangandarankab.go.id 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018-2038

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)RTRW Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
2. b.kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
3. c.keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
(2)Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman:
1. a.penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;
2. b.pemanfaatan ruang dan/atau pengembangan wilayah Kabupaten;
3. c.perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
4. d.penetapan lokasi dan fungsi untuk ruang investasi;
5. e.penataan ruang KSK;
6. f.penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
7. g.pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan/atau pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
(3)Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai matra spasial dari RPJPD Kabupaten, yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

BAB III

LINGKUP WILAYAH

Pasal 3

(1)Ruang lingkup wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
1. a.Kecamatan Parigi;
2. b.Kecamatan Cijulang;
3. c.Kecamatan Cimerak;
4. d.Kecamatan Cigugur;
5. e.Kecamatan Langkaplancar;
6. f.Kecamatan Mangunjaya;
7. g.Kecamatan Padaherang;
8. h.Kecamatan Kalipucang;
9. i.Kecamatan Pangandaran; dan
10. j.Kecamatan Sidamulih.
(3)Luas wilayah Kabupaten Pangandaran seluas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) Km 2 .
(4)Letak geografis Kabupaten Pangandaran berada antara 108o30’ sampai dengan 108o40’ Bujur Timur dan 7o40’20’ sampai dengan 7o50’20’ Lintang Selatan. jdih.pangandarankab.go.id 16
(5)Batas wilayah kabupaten meliputi:
1. a.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
3. c.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya; dan
4. d.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah;
2. b.pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan;
3. c.peningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut;
4. d.pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial; dan
5. e.peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2)Strategipengembangan pusat kegiatan yang dilengkapi dengan sarana prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan hierarkinya;
2. b.mengembangkan prasarana wilayah yang terinterkoneksi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; jdih.pangandarankab.go.id 17
3. c.meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada skala kecamatan dan desa; dan
4. d.mengembangkan prasarana lainnya sesuai dengan potensi kabupaten.
(3)Strategi pengembangan kawasan wisata berskala nasional dan internasional yang terintegrasi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan kawasan dan kegiatan pariwisata yang memenuhi standar nasional dan internasional;
2. b.mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan;
3. c.meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan wisata;
4. d.mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu antar destinasi pariwisata;
5. e.mengembangkan sistem informasi dan promosi wisata;
6. f.mengembangkan dan melestarikan kawasan wisata budaya berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal;
7. g.meningkatkan perlindungan alam dan lingkungan pada kawasan wisata; dan
8. h.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
(4)Strategipeningkatan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mempertahankan kawasan lindung yang sudah ditetapkan;
2. b.mengendalikan pemanfaatan ruang secara terbatas pada kawasan lindung;
3. c.memulihkan secara bertahap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang masih memiliki fungsi non lindung; dan
4. d.menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lindung.
(5)Strategipengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.mendorong pemerataan pertumbuhan permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. b.mengembangkan pusat agropolitan;
3. c.mengembangkan kawasan hutan produksi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan;
4. d.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian;
5. e.mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan industri kerajinan;
6. f.mengembangkanpusat minapolitan;
7. g.mengoptimalkan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan air tawar;
8. h.mengembangkan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
9. i.mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan sesuai potensi lestari;
10. j.membatasi perkembangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan;
11. k.mengembalikan secara bertahap kawasan yang mulai terganggu fungsinya akibat aktivitas manusia; jdih.pangandarankab.go.id 18
12. l.mengembangkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
13. m.menerapkan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan budi daya yang tidak sesuai peruntukannya; dan
14. n.mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
(6)Strategi peningkatan mitigasi bencana dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana di seluruh wilayah kabupaten sesuai konteks kebencanaannya;
2. b.mengembangkan penggunaan teknologi mitigasi bencana;
3. c.mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi bencana;
4. d.menyiapkan lahan-lahan alternatif untuk tempat relokasi pra bencana dan pasca bencana;
5. e.meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; dan
6. f.mengendalikan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 7

(1)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
1. a.rencana sistem pusat kegiatan; dan
2. b.rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
(2)Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Rencana Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.sistem perkotaan;
b.sistem perdesaan; dan
c.wilayah pengembangan.

Pasal 9

Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.PKW Pangandaran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional;
b.PKL Parigi sebagai pusat pelayanan kabupaten; dan
c.PPK sebagai pusat pelayanan kawasan berada di:
1. 1.PPK Padaherang;
2. 2.PPK Mangunjaya; jdih.pangandarankab.go.id 19
3. 3.PPK Kalipucang;
4. 4.PPK Sidamulih;
5. 5.PPK Cigugur;
6. 6.PPK Langkaplancar;
7. 7.PPK Cijulang; dan
8. 8.PPK Cimerak.

Pasal 10

(1)Sistem Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhierarki.
(2)Pusat pelayanan desa secara berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan sistem agropolitan, agrowisata, agroindustri dan minapolitan terdiri atas:
1. a.pusat pelayanan antar desa;
2. b.pusat pelayanan setiap desa; dan
3. c.pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
(3)Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhierarki memiliki hubungan dengan:
1. a.pusat pelayanan antar desa dikembangkan pada sistem Pusat Pelayanan Lokal (PPL); dan
2. b.PPL berada pada pusat desa atau permukiman.
(4)PPL meliputi:
1. a.Desa Pangkalan, Desa Jadikarya, dan Desa Bojong berada di Kecamatan Langkaplancar;
2. b.Desa Payutran dan Desa Maruyungsari berada di Kecamatan Padaherang;
3. c.Desa Pagerbumi berada di Kecamatan Cigugur;
4. d.Desa Mekarsari dan Desa Kertamukti berada Di Kecamatan Cimerak;
5. e.Desa Ciakar berada di Kecamatan Cijulang;
6. f.Desa Selasari berada di Kecamatan Parigi;
7. g.Desa Pagergunung berada di Kecamatan Pangandaran; dan
8. h.Desa Kalijati berada di Kecamatan Sidamulih.
(5)Pengembangan sistem agropolitan, agrowisata, agroindustri dan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kabupaten.

Pasal 11

(1)Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi:
1. a.WP I meliputi:
  1. 1.Kecamatan Padaherang; dan
  2. 2.Kecamatan Mangunjaya.
2. b.WP II meliputi:
  1. 1.Kecamatan Kalipucang;
  2. 2.Kecamatan Pangandaran;dan
  3. 3.Kecamatan Sidamulih. jdih.pangandarankab.go.id 20
3. c.WP III meliputi Kecamatan Parigi.
4. d.WP IV meliputi:
  1. 1.Kecamatan Langkaplancar; dan
  2. 2.Kecamatan Cigugur.
5. e.WP V meliputi:
  1. 1.Kecamatan Cijulang; dan
  2. 2.Kecamatan Cimerak.
(2)Arahan WP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.WP I diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung padi;
2. b.WP II diarahkan dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional;
3. c.WP III diarahkan dengan fungsi utama Pusat Pemerintahan Kabupaten;
4. d.WP IV diarahkan dengan fungsi utama kawasan agropolitan dan agrowisata; dan
5. e.WP V diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru.

Isi peraturan

Teks197PDFHirarki

Memuat teks peraturan…