DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan kemetrologian, tera, tera ulang dan pembebasan tera, masa berlaku dan bentuk cap tanda tera sah bagi UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP, ketentuan larangan, pengawasan dan koordinasi, nama, obyek dan subyek retribusi, penggolongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen maka penyelenggaraan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperluas cakupan pemungutan Retribusi Daerah termasuk diantaranya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821); jdih.pangandarankab.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat- syarat Bagi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); jdih.pangandarankab.go.id 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Perdagangan dan urusan bidang koperasi sebagian urusan usaha mikro.
8.Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
9.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. jdih.pangandarankab.go.id 4
10.Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
12.Pelayanan Metrologi Legal adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
13.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15.Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
16.Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan hukum. jdih.pangandarankab.go.id 5
20.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal.
23.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera.
24.Pegawai yang berhak selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera atau tera ulang UTTP oleh Menteri.
25.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengamatan tera.
26.Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan metrologi legal.
27.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28.Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
31.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan. jdih.pangandarankab.go.id 6
32.Kadaluwarsa Penagihan adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
33.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
34.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
38.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lainya yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib Retribusi.
39.Pengujian UTTP adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan UTTP dengan standar.
40.Pengujian Pertama UTTP adalah Pelaksanaan pengujian UTTP yang baru dan atau belum pernah diuji.
41.UTTP Uji Berkala adalah pengujian UTTP yang dilakukan secara berkala terhadap UTTP yang sudah diuji.
42.Tanda Uji Pertama UTTP adalah tanda lulus uji pertama yang berupa pembubuhan atau pemasangan tanda tera Sah, Tanda Daerah, Tanda Pegawai Yang Berhak, Tanda Jaminan yang letaknya disesuaikan dengan ketentuan teknis berlaku.
43.Tanda Uji Berkala adalah Tanda lulus uji berupa pembubuhan atau pemasangan tanda Tera pada UTTP atau Surat Keterangan yang berbentuk Sampul atau Label atau Bentuk lainnya, sedangkan UTTP yang tidak lulus uji dibubuhkan atau pasang Tanda Tera Batal atau diberikan Surat Keterangan Tertulis.
44.Layak Pakai adalah suatu kondisi teknis dari UTTP yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
45.Persyaratan teknis adalah suatu ketentuan yang berlaku bagi UTTP sehingga teknis dalam jangka waktu tertentu tidak ada perubahan nilai. jdih.pangandarankab.go.id 7

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dibidang Metrologi Legal yang meliputi :

a.Fasilitasi standar ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal;
b.Menera UTTP;
c.Menera ulang UTTP;
d.Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukur, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
e.Pengadaan sarana dan prasarana;
f.Pengujian UTTP dan BDKT;
g.Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang;
h.Pembinaan sumber daya manusia metrologi;
i.Pembinaan dan peningkatan keterampilan reparatir UTTP;
j.Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
k.Pengawasan dan penyidikan UTTP dan BDKT.

BAB III

TERA, TERA ULANG DAN PEMBEBASAN TERA

Pasal 3

(1)UTTP Metrologi Legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan;
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)UTTP Metrologi Legal yang pembebasan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan didalam perusahaan;
(3)Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1)UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga;
(2)UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya. jdih.pangandarankab.go.id 8

Pasal 5

Penerapan UTTP harus memenuhi syarat-syarat teknis khusus Kemetrologian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal dapat dilaksanakan di :

a.Laboratorium Metrologi;
b.Tempat-tempat diluar laboratorium metrologi;
c.Tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat- tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan kecuali pelaksanaan sidang tera ulang;
(2)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat :
1. a.Sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
2. b.Menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Bupati menentukan tempat dan lokasi sidang tera ulang UTTP Metrologi Legal.

Pasal 9

Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b, c, d, f, g, j dan k, adalah sebagai berikut :

a.Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTKD;
b.Lulusan pendidikan dan pelatihan sebagai penera;
c.Diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP

Pasal 10

Masa berlaku dan bentuk tanda tera sah bagi masing-masing UTTP diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.pangandarankab.go.id 9

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…