DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan pada Pasal 8, Pasal 28, Pasal 49.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan sebagai dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6628);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun.
(2)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen).
(3)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen).

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
2. b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).
  1. 3.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

4.Ketentuan Lampiran I huruf A angka 1 huruf a, huruf A angka 3 huruf a angka 3), huruf A angka 3 huruf a angka 5), huruf A angka 3 huruf b, huruf A angka 3 huruf c angka 2) huruf a, huruf A angka 3 huruf c angka 1, huruf A angka 3 huruf c angka 2 huruf a, huruf A angka 3 huruf c angka 2 huruf a, huruf A angka 3 huruf c angka 2 huruf c, huruf A angka 3 huruf c angka 2 huruf d, huruf A angka 3 huruf c angka 4 diubah dan ketentuan Lampiran I huruf A angka 1 huruf i, huruf A angka 2 huruf b, huruf A angka 2 huruf c, huruf A angka 3 huruf c angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5.Ketentuan Lampiran II huruf A, huruf E angka 1, huruf F, huruf G angka 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka pada huruf G yaitu angka 6, angka 7, dan angka 8, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6.Ketentuan Lampiran III Huruf A angka 1 huruf a diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 21 Agustus 2025 BUPATI PANGANDARAN, ttd. CITRA PITRIYAMI Diundangkan di Parigi pada tanggal 21 Agustus 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd. MUHAMAD AGUS SATRIADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 3/145/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMO 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka mendukung kemandirian fiskal Daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam kerangka otonomi Daerah, pengelolaan pajak dan retribusi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), serta sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah dimaksud, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyempurnaan, baik dari sisi redaksional maupun substansial, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih kuat, jelas, dan operasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan. I. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 28

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 49

Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…