DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemerintah daerah dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu melaksanakan tertib administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh setiap penduduk Kabupaten Pangandaran;
b.bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan secara menyeluruh perlu dilaksanakan secara profesional, dinamis, tertib, non diskriminatif, serta sesuai dengan standar teknologi informasi untuk mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan administrasi kependudukan diperlukan pengaturan mengenai administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan; BUPATI PANGANDARAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2017 BUPATIPANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 2 ADMINISTRASITENTANGPERATURAN DAERAH KEPENDUDUKAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIPANGANDARAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN PANGANDARAN tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
8.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kee adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
14.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
15.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

Pasal 1

17.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-eladalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Izin TinggalTetap adalah izin yang diberikan kepada Orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
24.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi di tingkat Kecamatan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
25.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
26.Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
27.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
28.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
29.Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai alat bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, ganti nama, pengakuan, pengesahan anak dan pengangkatan anak atau adopsi serta peristiwa penting lainnya.
30.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Pasal 4

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah BAB III KEWENANGANPEMERINTAHDAERAHDANINSTANSIPELAKSANA Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGANPEMERINTAHDAERAHDANINSTANSIPELAKSANA Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak untuk memperoleh:

a.dokumen Kependudukan;
b.pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c.perlindungan atas Data Pribadi;
d.kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
f.ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
1. 31.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan sating berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
2. 32.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
3. 33.Hari adalah hari kerja. 6 ( 1) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:
a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

BAB II

HAK DANKEWAJIBANPENDUDUK

Pasal 6

a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
c.memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKee, khususnya untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKee.
(4)Dalam rangka untuk mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d Instansi Pelaksana melaksanakan pembaharuan Data Kependudukan dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 7

(1)Setiap Penduduk wajib memilikiNIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIKsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 9

Bagian Kesatu NIK BAB IV PENDAFTARANPENDUDUK

BAB IV

PENDAFTARANPENDUDUK

Pasal 8

( 1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Pejabat Pencatatan Sipil berwenang melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 7

c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKee.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 ( 1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke Daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.

Pasal 14

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran Pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia bertransmigrasi.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…