Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, sistematika, isi dan uraian RPJMD, pengendalian dan evaluasi.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, sistematika, isi dan uraian RPJMD, pengendalian dan evaluasi.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
64);
31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. 5
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6
7
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
BAB II KEDUDUKAN
BAB II
RPJMD merupakan:
BAB III SISTEMATIKA
BAB III
Sistematika RPJMD meliputi: BAB I : Pendahuluan; BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan BAB IX : Penutup. BAB IV ISI DAN URAIAN RPJMD
BAB IV
Ketentuan mengenai Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB V
9 BAB VI PENUTUP
BAB VI
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI PANGANDARAN, ttd H. JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd H. KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 4/118 /2021 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan telah terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021 hingga 2026, maka sesuai dengan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas 11
Cukup Jelas
Membuka PDF…