DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, sistematika, isi dan uraian RPJMD, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. 5

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan den gan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangandaran.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/ atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
11.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah Kabupaten Pangandaran.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada. 6
13.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Pangandaran.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Pangandaran, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
18.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
20.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 7
23.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. b.penyusunan RKPD; dan
3. c.penyusunan Renja Perangkat Daerah.
(2)Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
1. a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; dan
3. c.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, serta dengan daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH BAB ini menyajikan secara rinci mengenai informasi kondisi umum daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu gambaran umum daerah ini bisa dijadikan acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting kedepannya. Data yang digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD ini adalah data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Pasal 3

RPJMD merupakan:

a.penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah Kabupaten, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan 8
b.dokumen perencanaan Daerah Kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara, salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan komprehensif yang mampu mengakomodir serta menyinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Pembahasan yang akan dibahas pada bab 4 (empat) ini adalah akan menguraikan secara terperinci permasalahan pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa lalu dan isu strategis yang bisa ditindaklanjuti untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran sesuai visi dan misi bupati terpilih. Telaah permasalahan dan isu strategis ini akan berdasarkan kepada: isu strategis sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021; RPJMD Kabupaten Jawa Barat Tahun; RPJM Nasional Tahun; telaah terhadap isu Internasional; telaah terhadap Platform Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen Kualitas Lingkungan Hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan dalam bentuk sistematik disajikan di bawah ini:

Pasal 5

Ketentuan mengenai Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Pada bagian ini disajikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Rumusan visi dan misi dalam dokumen RPJMD ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, SH, M. Hum. Sesuai pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan Janji Politik yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah. 9

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada periode 2021-2026.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI PANGANDARAN, ttd H. JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, ttd H. KUSDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 4/118 /2021 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan telah terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Tahun 2020 untuk masa jabatan 2021 hingga 2026, maka sesuai dengan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik. RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun di Kabupaten Pangandaran. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas 11

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…