DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan prinsip, maksud, tujuan dan ruang lingkup, penyelenggaraan, penentuan besaran dana TJSL perusahaan, program TJSL, mekanisme penyaluran program TJSL, kelembagaan, sistem informasi, laporan pengguna dan pengelola TJSL, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaaat di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan hubungan yang selaras antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha sesuai kebutuhan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pangandaran.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.
10.Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainya, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perorangan yang melakukan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
11.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Tim Fasilitasi TJSL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSL.
14.Forum Pelaksana Program TJSL adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan;
e.partisipatif dan aspiratif;
f.berkelanjutan; dan
g.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan prinsip:

a.kesadaran umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.kemandirian;
f.sensitifitas;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.inisiasi;
j.mutualistik dan non diskriminasi; dan
k.koordinatif.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan program TJSL beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terlaksananya program Pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada pelaku dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
(2)Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Pelaksana TJSL yaitu Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perseroan komanditer;
3. c.BUMN; dan/atau
4. d.BUMD.
5. e.Badan usaha lainnya dan usaha perorangan yang melakukan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun.
(4)Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:
1. a.melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.menetapkan bahwa TJSL bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
(2)Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
4. d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui:
1. a.kebijakan pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan di Daerah; dan
2. b.parsitipatif berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan di Daerah.
(2)Dalam hal wilayah kecamatan di Daerah tidak terdapat Perusahaan yang memiliki Program TJSL, Kecamatan dan/atau masyarakat setempat dapat mengusulkan program TJSL kepada perusahaan atau Tim Fasilitasi TJSL dan ditembuskan kepada Bupati.
(3)Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan dan/atau masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau Tim Fasilitasi TJSL.
(4)Tim Fasilitasi TJSL dapat melakukan koordinasi dan penyelarasan dengan Tim Fasilitasi TJSL Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSL tingkat nasional.

BAB V

PENENTUAN BESARAN DANA TJSL PERUSAHAAN

Pasal 10

Penentuan besaran dana TJSL harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…