DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan, biaya perjalanan jemaah haji.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanaan kepada masyarakat yang menjadi jemaah haji dalam aspek bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN IBADAH HAJI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah masyarakat Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah dan di Arab Saudi.
8.Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu Jemaah Haji di kelompok terbang.
12.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji di kelompok terbang.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah meliputi:

a.pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
b.operasional kegiatan pelepasan, pemberangkatan, pemulangan, dan penerimaan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi serta dari Debarkasi ke Daerah;
c.pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
d.pemberian pelayanan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi Jemaah Haji. 4

Pasal 3

(1)Bupati membentuk PPIH dalam penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, kantor kementerian yang membidangi urusan agama, dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh TPHD dan TKHD yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
(2)TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
(3)Seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas pertimbangan DPRD.
(4)Sebelum melaksanakan tugasnya, TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti orientasi dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Ketentuan mengenai pengangkatan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BIAYA PELAYANAN JEMAAH HAJI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
(2)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan moda transportasi darat berdasarkan aspek efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan, serta kepentingan nasional.
(3)Terhadap pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan Biaya Transportasi.

Pasal 6

(1)Biaya pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi pembiayaan pelayanan transportasi Jemaah Haji, pengamanan, pengawalan, konsumsi, bagasi, dan kesehatan. 5
(2)Biaya pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pengelolaan Biaya pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran. Ditetapkan di Parigi pada tanggal 27 Desember 2016 25 Oktober 2016 BUPATI PANGANDARAN, Ttd/cap H. JEJE WIRADINATA Diundangkan di Parigi pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, Ttd/cap MAHMUD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT 40 / 359 / 2016 Paraf Koordinasi Wakil Bupati Sekda Asda Kabag 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI I. UMUM Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan Ibadah Haji harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan guna menciptakan ketenangan dan kenyamanan Jemaah Haji dalam Tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat menunaikan Ibadah Haji sesuai ajaran Islam. Dalam rangka memperlancar transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi serta dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna memberikan kepastian dan ketertiban hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pangandaran dengan memperhatikan aspek bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait. II. PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 ayat (1) Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” meliputi unsur dari satuan kerja atau unit kerja instansi di luar Pemerintah Daerah dan kantor kementerian yang membidangi urusan agama yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. 7

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 2

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2019