DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 195

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan aset irigasi, sistem informasi pengelolaan aset irigasi, status daerah irigasi, pola pengaturan air irigasi, garis sempadan jaringan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, komisi irigasi daerah, partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fungsi irigasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatkan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang diselenggarakan secara partisipatif berdasarkan asas otonomi berbasis peran serta masyarakat petani;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien, berkelanjutan, berdaya guna, dan berhasil guna di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai irigasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707); 3
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
7.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8.Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam atau tambak.
10.Sistem Irigasi adalah kesatuan pengelolaan Irigasi yang meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia. 4
11.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
12.Penyediaan air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan un tuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13.Pembagian air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan Irigasi primer dan/atau jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
14.Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan Irigasi primer atau jaringan Irigasi sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
15.Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya, serta daerah sempadan Irigasi yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk Penyediaan air Irigasi, Pembagian air Irigasi, Pemberian air Irigasi, Penggunaan air Irigasi, dan Drainase.
17.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
18.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
19.Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
20.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat PPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan, petak tersier, atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
21.Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GPPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani.
22.Induk Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat IPPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Primer atau satu Daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani.
23.Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang Pertanian, baik Petani yang telah tergabung dalam PPPA, GPPPA, atau IPPPA maupun Petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam PPPA, GPPPA, atau IPPPA. 5
24.Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan PPPA tingkat daerah Irigasi, dan wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah.
25.Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil PPPA, GPPPA, atau IPPPA, wakil pengguna Jaringan Irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
26.Aset Irigasi adalah Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaannya.
27.Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
28.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
29.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
30.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
31.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan Irigasi, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi Jaringan Irigasi.
32.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna mernperlancar pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
33.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

(1)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani. 6
(2)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah, harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani; dan
2. b.badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, harus diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.
(3)Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan; dan
2. b.prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
(4)Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui PPPA di wilayah kerjanya.

Pasal 3

(1)Lembaga pengelola Irigasi terdiri dari SKPD yang membidangi Irigasi, PPPA, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan Irigasi dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan Jaringan Irigasi.
(2)Petani pemakai air dapat membentuk PPPA sebagai lembaga yang berwenang mengatur pengelolaan Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
(3)Dalam rangka koordinasi pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 4

(1)Dalam hal pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan pada Sistem Irigasi tersier, PPPA mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier.
(2)Hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:
1. a.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
2. b.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan 7
3. c.memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan , dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan PPPA melalui penguatan dan peningkatan kemampuan PPPA.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada PPPA yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
(3)Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan PPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya PPPA sebagai pengelola Irigasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan PPPA.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 6

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

a.inventarisasi Aset Irigasi;
b.perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
c.pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
d.evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
e.pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Pasal 7

(1)Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.
(2)Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
(3)Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
(4)Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi. 8
(5)Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran Jaringan Irigasi.
(6)Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melibatkan partisipasi PPPA.

Pasal 8

(1)Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
(2)Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
(3)Inventarisasi Aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
(2)Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
(3)Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
(4)Rencana Pengelolaan Aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan Irigasi.
(5)Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(6)Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
1. a.pengamanan aset;
2. b.pemeliharaan aset;
3. c.rehabilitasi aset;
4. d.peningkatan aset;
5. e.pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
6. f.penghapusan aset. 9
(7)Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi.
(8)Rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 10

(1)Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi rencana:
1. a.pembentukan dan pemberdayaan PPPA sesuai dengan kebutuhan;
2. b.peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air, dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting atau pengamat;
3. c.pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
4. d.pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga, dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
5. e.penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
6. f.pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan atau tanah sebagai aset pendukung pengelolaan Irigasi.
(2)SKPD yang membidangi Irigasi dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah.
(3)PPPA atau pemerintah desa dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Irigasi.
(4)Kelompok pengelola Jaringan Irigasi lainnya dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Irigasi.

Isi peraturan

Teks195PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2019