DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016

Nomor: 43
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan kecamatan, penghapusan dan penggabungan, persyaratan camat, kedudukan, tugas pokok dan wewenang, susunan organisasi, tata kerja dan hubungan kerja, perencanaan kecamatan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, pembentukan kelurahan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi, tata kerja, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pembentukan Kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari Bupati;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pembentukan Kecamatan dan kelurahan diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Kecamatan dan kelurahan berdasarkan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
8.Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten.
9.Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10.Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11.Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
12.Pembentukan Kecamatan adalah Pemberian Status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten.
13.Penghapusan Kecamatan adalah Pencabutan status sebagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten.
14.Penggabungan Kecamatan adalah Penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan Lain.
15.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
16.Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
17.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
18.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pangandaran.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

(1)Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua ) Kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik Kewilayahan. 4

Pasal 4

Syarat administrasi Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a.batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
b.batas usia penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan Minimal 5 (lima) Tahun;
c.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Desa dan Forum Komunkiasi Kelurahan untuk Kelurahan di seluruh Wilayah Kecamatan baik yang menjadi Calon Cakupan Wilayah Kecamatan Baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan;
d.Keputusan Kepala Desa untuk desa dan Keputusan Lurah untuk kelurahan di seluruh Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan; dan
e.Rekomendasi Gubernur.

Pasal 5

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah lokasi, calon ibukota, dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

(1)Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Daerah paling sedikit terdiri atas 10 Desa/Kelurahan;
(2)Lokasi Calon Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek Tata Ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya;
(3)Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk Kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
4. d.aktivitas perekonomian;
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai indikator-indikator yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk membentuk Kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3. 5
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 9

(1)Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 paling sedikit memuat :
1. a.Nama Kecamatan ;
2. b.Nama Ibu kota Kecamatan ;
3. c.Batas Wilayah Kecamatan; dan
4. d.Nama Desa dan/atau Kelurahan.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Peta Kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 10

Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…