DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban PKL, penataan PKL, pemberdayaan PKL, larangan, tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna menunjang pelaksanaan ekonomi kerakyatan di sektor informal perlu meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Pangandaran;
b.bahwa dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di masyarakat perlu diwujudkan keselarasan dan keserasian pedagang kaki lima dengan nilai-nilai estetika dan kebersihan serta mewujudkan ketertiban dan ketentrarnan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; BUPATIPANGANDARAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENATAANDANPEMBERDAYAANPEDAGANGKAKILIMA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN2017 BUPATIPANGANDARAN PROVINS!JAWABARAT ., . ' Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKLadalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM DANPENATAANPERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAANPEDAGANGKAKI LIMA. Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIPANGANDARAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENPANGANDARAN

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Ka.kiLima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607). I 3 ( 1) PKLberhak :

a.melakukan kegiatan usaha; dan
b.mendapatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana.

(2)PKLberkewajiban:
1. a.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
3. c.mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;

Pasal 2

7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9.Lokasi PKLadalah tempat untuk menjalankan usaha PKLyang berada di lahan dan/ atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta.
10.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15.Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKLdi Daerah.
16.Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka Penataan PKLdan Pemberdayaan PKL.
17.Relokasi PKL adalah proses pemindahan tempat berdagang para PKL dari tempat yang bukan peruntukan PKLsesuai peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

HAKDANKEWAJIBANPKL

Pasal 6

(1)Pendataan PKL sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;

Pasal 5

( 1) Bupati rnelalui Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKLmelakukan pendataan PKL.

(2)Pendataan PKL sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan bersarna aparat desa atau kelurahan dengan tahapan:
1. a.rnernbuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.rnernetakan lokasi; dan
3. c.rnelakukan validasi dan pernutakhiran data.
4. a.pendataan PKL;
5. b.pendaftaran PKL;
6. c.penetapan Lokasi PKL;
7. d.pemindahan PKLdan penghapusan Lokasi PKL.
8. e.perernajaan Lokasi PKL.

Pasal 3

( 1) Penataan PKLdilakukan terhadap PKLdan lokasi tempat kegiatan PKL.

(2)Penataan lokasi ternpat kegiatan PKL sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan yang rnerupakan peruntukan PKL dan kawasan yang bukan rnerupakan peruntukan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. d.menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
2. e.menyerahkan ternpat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun apabila ternpat usaha atau lokasi usaha tidak diternpati selarna 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan Pernerintah Daerah; dan
3. f.mernbayar retribusi dan/ atau sewa atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pernerintah Daerah. 5

BAB III

PENATAANPKL

Pasal 10

( 1) Lokasi PKLyang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang cliperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKLyang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKLyang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Ketentuan mengenai Lokasi PKLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Lokasi PKLyang sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.Lokasi PKLyang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKLyang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKLyang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan lokasi yang bukan cliperuntukan sebagai tempat berusaha bagi PKL. Lokasi PKLsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: ( 1) lokasi PKLyang sesuai peruntukannya; dan
(2)lokasi PKLyang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 8

Paragraf 3 Lokasi PKL

Pasal 7

(1)Identitas PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa Kartu Tanda Penduduk.
(2)Kartu tanda penduduk sebagaimana climaksud ayat (1) merupakan Kartu Tanda Penduduk Daerah. Paragraf2 Identitas PKL
1. b.lokasi PKL;
2. c.jenis tempat usaha;
3. d.bidang usaha;
4. e.modal usaha; dan
5. f.volume penjualan.
(2)Hasil pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL. 6

Pasal 13

(1)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.kuliner;
2. b.kerajinan;
3. c.tanaman hias;
4. d.binatang peliharaan;
5. e.baju, sepatu, dan tas;
6. f.barang antik;
7. g.mainan anak;
8. h.kelontong;
9. i.sayuran dan buah;
10. j.obat;
11. k.barang cetakan;
  1. 1.jasa perorangan;
12. m.peralatan bekas; dan
13. n.bidang usaha lainnya.
(2)Ketentuan mengenai bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf n ditentukan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

HAKDANKEWAJIBANPKL

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

PENATAANPKL

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

HAKDANKEWAJIBANPKL

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 3

PENATAANPKL

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 41 Tahun 2012