DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, evaluasi, koordinasi, partisipasi penyandang disabilitas, pendanaan, penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibutuhkan agar tidak ada Penyandang Disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan oleh diskriminasi, terbatasnya akses, tidak berdaya, kesetaraan, dan kebebasan;
c.bahwa dibutuhkan aturan hukum untuk menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
12.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Penyandang Disabilitas Miskin adalah Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria fakir miskin atau fakir miskin ekstrem yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan.
7.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
12.Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
13.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan sesuai dengan ragam disabilitasnya.
14.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
16.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17.Forum Disabilitas Daerah adalah organisasi resmi nonstruktural yang dibentuk untuk menjadi wadah dalam mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas.
18.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga Penyandang Disabilitas yang sifatnya selektif dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
20.Swasta adalah orang, kelompok, masyarakat, atau badan hukum yang bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.
21.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain baik itu milik Pemerintah Daerah maupun milik Swasta.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan berasaskan:

a.Penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa Diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.Aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan melakukan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyelenggaraan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Dalam rangka memperhatikan aspirasi, kepentingan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas terkait perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Disabilitas Daerah;
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan keanggotaan Forum Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental;
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
5. e.Penyandang Disabilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan Pelindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.Aksesibilitas;
14. n.pelayanan publik;
15. o.Pelindungan dari bencana;
16. p.Habilitasi dan Rehabilitasi;
17. q.Konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.mendapatkan pelindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.Mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.Mendapatkan perawatan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
(2)Perumusan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
1. a.Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
2. b.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabiltas;
3. c.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Barat;
4. d.instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
2. b.Pernyataan Anggaran Disabilitas.
(4)Penyusunan instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional tentang Pelaksanaan Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
(3)Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
1. a.Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dalam ruang lingkup:

a.keadilan dan Pelindungan hukum;
b.pendidikan;
c.ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
d.kesehatan;
e.keolahragaan;
f.kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
g.kesejahteraan sosial;
h.infrastruktur;
i.pelayanan publik;
j.Pelindungan dari bencana;
k.Habilitasi dan Rehabilitasi;
l.Konsesi;
m.pendataan;
n.komunikasi dan informasi;
o.perempuan dan anak; dan
p.Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan pelindungan hukum, Pemerintah Daerah:

a.menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
b.menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas Miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.melakukan sosialisasi kepada pihak Swasta dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

(1)Jaminan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Jaminan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.membuka layanan pengaduan terkait masalah hukum bagi Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. b.membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
3. c.memberikan pelindungan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan/atau saksi sesuai kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian jaminan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…