DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak, perlindungan anak, penyelenggaraan, partisipasi anak, peran serta masyarakat, kelembagaan dan organisasi, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha;
c.bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak di Kabupaten Pangandaran perlu memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang jdih.pangandarankab.go.id 2 Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. jdih.pangandarankab.go.id 3
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah.
10.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.
13.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.
14.Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan Penelantaran Anak.
15.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau Penelantaran Anak.
16.Pemenuhan Hak Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan Orang Tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak. jdih.pangandarankab.go.id 4

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

(1)Setiap anak berhak mendapatkan:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.pengasuhan dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Pemenuhan Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.menghormati orang tua/wali, guru dan orang yang lebih tua;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e.melaksanakan etika dan akhlak mulia;
f.menjaga nama baik orang tua/wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara;
g.mematuhi aturan formal dan non formal; dan
h.bersatu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi upaya:

a.perlindungan anak di bidang agama, dan kepercayaan;
b.perlindungan anak di bidang sipil dan kebebasan;
c.perlindungan anak di bidang kesehatan;
d.perlindungan anak di bidang pendidikan;
e.perlindungan anak di bidang sosial dan kesejahteraan;
f.perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan; dan
g.perlindungan khusus anak. jdih.pangandarankab.go.id 5

Pasal 5

(1)Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
(2)Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.
(3)Dalam hal pengangkatan anak, Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4)Apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua/wali dan Lembaga Sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
(2)Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak di bidang Sipil, meliputi :
1. a.penjaminan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan identitas diri sejak kelahirannya yang berupa akta kelahiran;
2. b.pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab Pemerintah;
3. c.pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan
4. d.ketentuan pembuatan akta kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bidang Sipil dan kebebasan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
1. a.berpartisipasi dalam segala bidang;
2. b.bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di daerah;
3. c.bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
4. d.bebas berserikat dan berkumpul sesuai dengan norma dan etika; jdih.pangandarankab.go.id 6
5. e.bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya dengan tidak melalaikan kewajiban sebagai anak; dan
6. f.memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselematan.
(1)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 8

Perlindungan anak di bidang Kesehatan meliputi :

a.menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b.menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak termasuk juga dari keluarga miskin;
c.memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
d.bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga serta orang tua; dan
e.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dilakukan dalam bentuk:
1. a.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada orang tua agar anak yang lahir terhindar kondisi/penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
2. b.membuat kebijakan tentang jaminan kesehatan bagi anak;
3. c.memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum tentang Penularan HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA;
4. d.menyediakan fasilitas ruang menyusui di fasilitas umum dan perkantoran;
5. e.membuat kebijakan agar setiap sarana kesehatan memprioritaskan pemberian ASI eksklusif dimulai dengan inisiasi menyusui dini bagi bayi baru lahir; jdih.pangandarankab.go.id 7
6. f.melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak tentang bahaya merokok;
7. g.membuat kebijakan kawasan tanpa rokok disarana kesehatan, satuan pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum; dan
8. h.menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat Pemerintah Daerah, kelompok profesi, lembaga penyedia layanan, medis dan paramedis serta pendamping dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
(2)Tata cara, mekanisme dan standar layanan dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perlindungan anak di bidang pendidikan meliputi :

a.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
b.setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
c.penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri;
d.memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyadang cacat; dan
e.melindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…