DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan fungsi, bentuk dan kedudukan, penyelenggaraan diniyah, pondok pesantren, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, tanggung jawab pemerintah, partisipasi masyarakat, majelis diniyah, evaluasi dan sertifikasi, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Pangandaran menjadi daerah pengembangan pariwisata yang akan terdampak arus globalisasi, maka perlu menjaga kondisi sosial dan budaya agar tetap kondusif;
c.bahwa Pasal 14 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah dan Pesantren. Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah; 3
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
7.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
8.Baznas Kabupaten adalah Baznas Kabupaten Pangandaran.
9.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10.Penyelenggara pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
11.Peserta didik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut peserta didik adalah anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan diniyah.
12.Tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan diniyah. 4
13.Pendidik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut pendidik adalah guru dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan diniyah.
14.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16.Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
17.Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada pendidikan diniyah.
18.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
19.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
22.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
24.Pendidikan Diniyah Nonformal Adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, Pendidikan Al Qur’an, Majlis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
25.Pendidikan Diniyah Informal Adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di dalam lingkungan keluarga pada jalur pendidikan Informal.
26.Pendidikan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. 5
27.Taman Pendidikan Al Qur’an yang selanjutnya disingkat TPQ atau bentuk lain yang sederajat adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat.
28.Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
29.Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SD atau bentuk lain yang sederajat.
30.Diniyah Takmiliyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
31.Diniyah Takmiliyah Ulya adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMA atau bentuk lain yang sederajat.
32.Ta’limul Qur’an lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran lanjutan dari jenjang pendidikan TPQ atau bentuk lain yang sederajat sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
33.Pendidik sebagai agen pembelajaran adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
34.Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
35.Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
36.Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
37.Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
38.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
39.Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 6
40.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41.Komite Adalah Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Diniyah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
42.Majelis Diniyah adalah lembaga mitra masyarakat yang berkedudukan di tingkat Kabupaten yang memiliki peran memberikan masukan kepada Bupati dalam hal pengembangan pendidikan Diniyah Nonformal, mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Diniyah di Kabupaten Pangandaran.
43.Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga belajar sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau lembaga sertifikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan Pesantren di Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
2. b.meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam;
3. c.memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan Pesantren.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.dasar dan fungsi;
b.bentuk dan kedudukan; 7
c.penyelenggaraan diniyah;
d.pesantren;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.tanggungjawab pemerintah;
g.partisipasi masyarakat;
h.sanksi;
i.kententuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup.

BAB IV

DASAR DAN FUNGSI

Pasal 4

Pendidikan diniyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Pendidikan diniyah berfungsi untuk melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB V

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Pendidikan Diniyah diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau tidak dalam satuan pendidikan.
(2)Pendidikan Diniyah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengajian Kitab;
2. b.majelis taklim;
3. c.TPQ atau bentuk lain yang sederajat;
4. d.diniyah takmiliyah awaliyah;
5. e.diniyah takmiliyah wustha; dan
6. f.diniyah takmiliyah Ulya;
7. g.pendidikan diniyah di sekolah umum; dan
8. h.bentuk lain yang sejenis.

Pasal 7

(1)Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berkedudukan di bawah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten, sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan diniyah di sekolah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, berkedudukan di bawah lingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. 8

BAB VI

PENYELENGGARAAN DINIYAH

Pasal 8

(1)Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al Qur’an, diniyah takmiliyah, pendidkan diniyah terpadu di sekolah umum, atau bentuk lain yang sejenis.
(2)Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
(3)Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 9

(1)Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
(2)Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(3)Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 10

(1)Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
(2)Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
(3)Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat. 9

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…