DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan desa, perubahan status, batas wilayah, dusun.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan desa perlu dilaksanakan berdasarkan pada penataan desa yang baik agar sesuai dengan asas pengaturan desa demi melindungi hak asal-usul dan hak tradisional masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa;
b.bahwa dibutuhkan suatu penataan dalam rangka mendorong efektifitas pengembangan kualitas pemerintahan desa demi terwujudnya kemajuan masyarakat yang tidak terlepas dari kebudayaannya;
c.bahwa dibutuhkan suatu aturan hukum agar menjadi dasar pelaksanaan penaataan desa di Kabupaten Pangandaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa. BUPATIPANGANDARAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENATAANDESA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN2017 BUPATIPANGANDARAN PROVINS! JAWA BARAT Mengingat Menimbang 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Gubemur adalah Gubemur Jawa barat.
2.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarak.at setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPENATAANDESAMenetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIPANGANDARAN dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPANGANDARAN Nomor 6 Republik Lembaran tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 3

Pasal 3

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
(4)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pembentukan Desa; dan
2. b.Perubahan Status Desa.

BAB II

PEMBENTUKANDESA ( 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.

Pasal 2

8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
12.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13.Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
14.Batas Wilayah adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15.Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi atau kewenangan pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain. 4

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Bagi.anKetiga Pemekaran Desa

Pasal 6

(1)Pembentukan Desa sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Desa persiapan.
(2)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
(3)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.
(4)Peningkatan status sebagaimana climaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan basil evaluasi.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat:

a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah penduduk paling seclikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, clan sumber daya ekonomi pendukung;
f.Batas Wilayah Desa yang akan clibentuk harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan sebagai dasar dalam penetapan dan penegasan Batas Desa yang clinyatakan dalam bentuk peta Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagi.an Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berupa :

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan Desa yang terdiri dari:
1. 1.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjacli 1 (satu) Desa; dan
2. 2.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. 5

Pasal 10

(1)Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur.
(2)Berdasarkan peraturan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), Gubemur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan.
(3)Koderegister Desa persiapan merupakan bagian dari kode Desa induk.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan.
(5)Penjabat kepala Desa persiapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(6)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya.
(7)Penjabat Kepala Desa persiapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. ( 1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3) rnembentuk tim Pembentukan Desa persiapan.
(2)Tim Pembentukan Desa persiapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri at.as:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pernberdayaan masyarakat, perencanaan pernbangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim Pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) menyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa persiapan.
(6)Dalam hal rekomendasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) menyatakan tidak layak, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

Pasal 8

(1)Rencana pemekaran Desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 dibahas oleh BPD yang bersangkutan dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan rnusyawarah Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa
(3)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. 6
(1)Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas pembangunan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada:
1. a.Kepala Desa induk; dan
2. b.Bupati melalui Camat
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.

Pasal 13

(1)Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
(2)Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapata.n dan belanja Desa induk.
(3)Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
(4)Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapata.n dan Belanja Desa induk.
(5)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…