DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaan, prinsip, visi, dan misi pembangunan kepariwisataan, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan, rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, program pembangunan kepariwisataan daerah, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
c.dalam rangka memberikan dasar kebijakan terhadap isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan yang memberikan gambaran kondisi dan situasi perkembangan kepariwisataan di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2 jdih.pangandarankab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembar Negara Republik Idonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 3 jdih.pangandarankab.go.id
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113); 4 jdih.pangandarankab.go.id
24.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174).
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167); 5 jdih.pangandarankab.go.id
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
33.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018–2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6 jdih.pangandarankab.go.id
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi yang meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 7 jdih.pangandarankab.go.id
14.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
17.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
19.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
20.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
22.Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
23.Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangandaran.
24.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 8 jdih.pangandarankab.go.id
25.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat pada Destinasi Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam penumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
26.Pariwisata Perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
27.Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
28.Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
29.Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
30.Wisata Edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
31.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)RIPPARDA ditetapkan dalam jangka waktu Tahun 2018-2025.
(2)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai :
1. a.merupakan penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah serta kebijakan Pembangunan;
2. b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah bidang Kepariwisataan dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan serta Perangkat Daerah Teknis lainnya; dan 9 jdih.pangandarankab.go.id
3. c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi :

a.prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisataan;
b.visi dan misi pembangunan Kepariwisataan;
c.tujuan pembangunan Kepariwisataan;
d.sasaran pembangunan Kepariwisataan;
e.kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisataan;
f.rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
g.program pembangunan pariwisata; dan
h.pengendalian pembangunan pariwisata.

Pasal 4

(1)Jangka waktu pelaksanaan RIPPARDA dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :
1. a.Jangka pendek, Tahun 2018-2020;
2. b.Jangka menengah, Tahun 2021-2023; dan
3. c.Jangka panjang, Tahun 2024-2025.
(2)RIPPARDA Tahun 2018-2025 dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) Tahun.
(3)Peninjauan kembali terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan dinamika Internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan yang meliputi :

a.Pembangunan Kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan; 10 jdih.pangandarankab.go.id
b.Pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat setempat;
c.Pembangunan Kepariwisataan yang komprehensif dan terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
d.pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b yaitu “Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia yang berbasis lingkungan, alam, dan budaya”

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisataan Daerah mempunyai misi:

a.memanfaatkan dan mengelola sumber daya Kepariwisataan secara berkelanjutan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatan kinerja ekonomi Daerah dan taraf hidup masyarakat;
b.mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia sebagai pendukung terciptanya Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
c.membangun Destinasi Pariwisata dan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.membangun Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
e.membangun Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakan kemitraan usaha, dan berkelanjutan atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
f.membangun sumber daya manusia, regulasi, mekanisme, dan operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisataan yang berkelanjutan;
g.meningkatkan citra kepariwisataan sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran pariwisata yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas;
h.mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional; dan 11 jdih.pangandarankab.go.id
i.menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan tingkat nasional dan internasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :

1.Pembangunan Destinasi Pariwisata

a.terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
b.meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
c.meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
d.meningkatnya aksesibilitas antar kawasan dan daya dukung kawasan;
e.terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan.
1. 2.Pembangunan Industri Kepariwisataan
a.terwujudnya masyarakat yang kreatif, berbudaya dan berdaya saing sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata;
b.terwujudnya iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor;
c.terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standard-standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
d.meningkatkan peran serta kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah di bidang pariwisata;
e.terbentuknya wadah dan jaringan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan sumber daya kreatifitas lokal yang berkelanjutan dan mandiri.
1. 3.Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata
a.terbentuknya citra kepariwisataan yang kuat dan muatan lokalnya;
b.meningkatnya jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan di seluruh wilayah melalui pemasaran yang terpadu dan tepat sasaran; 12 jdih.pangandarankab.go.id
c.tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
d.terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala Regional Nasional dan Internasional.
1. 4.Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
a.terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.
b.terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
c.terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompeten, profesional, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan.
d.meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :

a.peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
b.peningkatan lama tinggal wisatawan;
c.peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;
d.terwujudnya keseimbangan dan pengembangan kepariwsataan; dan
e.pengembangan kepariwisataan melalui wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Destinasi Pariwisata
1. 1.menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah serta mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas.
2. 2.membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana wisata. 13 jdih.pangandarankab.go.id
3. 3.meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata, dan upaya-upaya pemasaran pariwisata daerah
4. 4.mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (healthy, safety, environment & security).
5. 5.meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan.
6. 6.meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.
b.Industri Pariwisata
1. 1.menciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat.
2. 2.investasi dan pengembangan usaha wisata yang didukung oleh mekanisme yang kondusif melalui Peningkatan informasi dan kerjasama dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan.
3. 3.masyarakat didorong untuk peran serta dalam kewirausahaan di bidang pariwisata melalui peningkatan kemampuan keterampilan serta pengelolaan usaha terkait pariwisata.
4. 4.keterlibatan masyarakat setempat pada usaha pariwisata.
5. 5.usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif memanfaatkan budaya dari sumber daya lokal yang berkelanjutan dan mandiri.
6. 6.pencipataan Daya Saing Industri Kepariwisataan, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.
c.Pemasaran Pariwisata
1. 1.memantapkan sinergitas antar pelaku kepariwisataan di Daerah.
2. 2.mengembangkan fokus pasar dan pemasaran pariwisata Daerah.
3. 3.memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata.
4. 4.meningkatkan intensitas pemasaran dalam dan luar negeri.
5. 5.emmantapkan dan mensinergikan pemasaran internal.
6. 6.memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional.
7. 7.mewujudkan perilaku stakholders kepariwisataan yang berorientasi pada pasar (market orientation).
8. 8.mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui kerjasama stakeholders kepariwisataan.
9. 9.mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan up to date.
d.Kelembagaan Pariwisata
1. 1.membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh stakeholders di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata melalui pemanfaatan Forum Tata Kelola Pariwisata Daerah yang telah terbentuk. 14 jdih.pangandarankab.go.id
2. 2.menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar stakeholders di dalam dan di luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata.
3. 3.menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai stakeholders untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, pengusahaan, dan pengelolaan kawasan.
4. 4.membangun organisasi pengeloaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan stakeholders yang terkait dan menggunakan prinsip good corporate governance dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi.
5. 5.membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung pariwisata.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…