DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang status jalan dan jenis sarana umum, pemberian nama, kewenangan, tiang dan papan nama, pembiayaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan dan sarana umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); jdih.pangandarankab.go.id 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. jdih.pangandarankab.go.id 3
7.Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
8.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
9.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten;
10.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
11.Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain.
12.Gang adalah suatu bagian terkecil dari jalan yang digunakan sebagai sarana transfortasi untuk kepentingan orang dalam suatu lingkungan dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat maupun kendaraan umum (roda 4).
13.Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
14.Taman dan tempat rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.
15.Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud;
16.Pemrakarsa adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan;
17.Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 2

Jalan menurut statusnya terdiri dari:

a.jalan nasional;
b.jalan provinsi; jdih.pangandarankab.go.id 4
c.jalan kabupaten; dan
d.jalan desa/lingkungan.

Pasal 3

(1)Jenis Sarana umum terdiri dari:
1. a.tempat dan/atau gedung olah raga;
2. b.taman;
3. c.jembatan;
4. d.gedung pertemuan;
5. e.rumah ibadah;
6. f.tempat rekreasi;
7. g.pasar; dan
8. h.sarana umum lainnya.
(2)Sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN NAMA

Pasal 4

(1)Setiap jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 milik Pemerintah Daerah harus diberi nama.
(2)Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
2. b.nama pulau di Indonesia;
3. c.nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah;
4. d.nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
5. e.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
6. f.nama flora dan fauna; dan
7. g.nama yang mengandung ciri khas Daerah.

Pasal 5

Nama pahlawan tingkat nasional, pahlawan tingkat regional dan lokal atau para pejuang dan pihak-pihak pemuka di berbagai bidang yang telah ada dan/atau diakui baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat di daerah, hanya diabadikan dan/atau digunakan pada jalan-jalan yang ada di kabupaten. jdih.pangandarankab.go.id 5

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pemberian nama jalan nasional dan jalan provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
(2)Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama jalan kabupaten dan jalan desa yang berada di wilayah ibu kota Daerah.
(3)Camat berwenang memberikan nama jalan desa yang berada di luar wilayah ibu kota kabupaten dan nama jalan desa/lingkungan yang ada di wilayah kerjanya.
(4)Pemrakarsa berwenang memberikan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan atau komplek kawasan industri di daerah.
(5)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat diusulkan oleh:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.camat;
3. c.kepala desa;
4. d.tokoh masyarakat;
5. e.tokoh agama;
6. f.tokoh adat;
7. g.tokoh pemuda;
8. h.keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang telah berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau daerah;
9. i.kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat; dan
10. j.pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Usulan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi jalan dan sarana umum.
(2)Pemberian nama jalan yang menggunakan nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan usulan pemberian nama jalan dan tata cara memperoleh persetujuan DPRD dalam pemberian nama jalan yang menggunakan nama pahlawan tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang memberikan nama sarana umum milik Pemerintah Daerah.

BAB V

TIANG DAN PAPAN NAMA jdih.pangandarankab.go.id 6

Pasal 9

(1)Setiap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah diberi papan nama.
(2)Papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.ikon daerah sebagai latar;
2. b.logo daerah yang ditempatkan pada sisi kanan papan nama;
3. c.mencerminkan karakteristik daerah wisata; dan
(3)Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di sebelah kanan jalan yang dilihat dan arah orang atau kendaraan yang memasuki jalan.
(4)Ketentuan mengenai contoh Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Papan nama sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada, dengan bentuk dan dimensi sesuai fungsi dan estetika.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemasangan papan nama jalan dan sarana umum yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Biaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Biaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah yang menjadi kewenangan pemrakarsa menjadi tanggung jawab pemrakarsa.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…