DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja, pendanaan, pengawasan, sistem informasi bantuan hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin.
6.Orang atau Kelompok Orang Miskin adalah penduduk Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak bagi kehidupannya dan keluarganya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin.
(2)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan mandat kepada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3)Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terverifikasi dan terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan kuasa dari pemohon untuk mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(3)Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dalam penanganan Perkara meliputi:
1. a.Perkara Pidana;
2. b.Perkara Perdata; dan
3. c.Perkara Tata Usaha Negara.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau penyusunan dokumen hukum.

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas:

a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan;
b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas Bantuan Hukum;
c.menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
d.mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
e.mengawasi dan memastikan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
d.menerima Anggaran Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a.menyalahgunakan Dana Bantuan Hukum; dan
b.menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

Pasal 9

(1)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:
1. a.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
2. b.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
3. c.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. d.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
5. e.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
6. f.melaporkan perkembangan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum, mengenai:
  1. 1.perkembangan penanganan Perkara;
  2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; atau
  3. 3.penggunaan anggaran.
7. g.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pemutusan hubungan kerja sama.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Orang atau Kelompok Orang Miskin dapat mengajukan diri menjadi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum selama tidak mencabut surat kuasa khususnya berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…