DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penggolongan dan persyaratan pramuwisata, kartu tanda pengenal pramuwisata, tugas pramuwisata, hak dan kewajiban pramuwisata, kelembagaan, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu adanya pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Pramuwisata diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Pramuwisata. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); jdih.pangandarankab.go.id 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA

BAB I

jdih.pangandarankab.go.id 3 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
5.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
6.Pramuwisata adalah seseorang yang memiliki lisensi menyediakan jasa komersial, pemanduan wisatawan mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7.Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang merencanakan dan melaksanakan jasa perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
9.Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kepemanduan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
11.Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
12.Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya di wilayah Kabupaten Pangandaran.
13.Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal. jdih.pangandarankab.go.id 4
14.Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata.

Pasal 2

Penyelenggaraan pramuwisata berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.kelestarian;
d.partisipatif;
e.demokratis; dan
f.kesetaraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan kunjungan wisata;
b.mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
c.memacu pengembangan pemasaran pariwisata;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan kebudayaan; dan
f.meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 4

Pramuwisata digolongkan menjadi:

a.Pramuwisata Umum; dan
b.Pramuwisata Khusus.

Pasal 5

(1)Untuk menjadi Pramuwisata harus memiliki:
1. a.Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
2. b.Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran; dan
3. c.KTPP.
(2)Setiap orang yang tidak memiliki Sertifikat dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pramuwisata.
(3)Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Bupati.
(4)Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan KTPP.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus lulus ujian Kompetensi Kepemanduan Wisata.
(2)Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi.
(3)Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian Kompetensi Kepemanduan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Pramuwisata Umum:
  1. 1.Warga Negara Republik Indonesia;
  2. 2.sehat jasmani dan rohani;
  3. 3.bertempat tinggal di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  4. 4.berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
  5. 5.melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  6. 6.menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
  7. 7.memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
  8. 8.menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan daerah Kabupaten, provinsi, Indonesia dan Dunia;
  9. 9.memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran;
  10. 10.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan
  11. 11.pernah magang paling singkat 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata.
2. b.Pramuwisata Khusus:
  1. 1.Warga Negara Republik Indonesia;
  2. 2.sehat jasmani dan rohani;
  3. 3.bertempat tinggal di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  4. 4.berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
  5. 5.melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  6. 6.menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
  7. 7.menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon Pramuwisata bertempat tinggal;
  8. 8.memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan jdih.pangandarankab.go.id 6 Kebudayaan Pangandaran;
  9. 9.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan
(4)Untuk memiliki Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a angka 9, huruf b angka 8 harus menyelesaikan ujian Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran yang diselenggarakan oleh Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran oleh Tim Penguji.
(2)Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran.
(4)Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Kabupaten;
2. b.akademisi;
3. c.organisasi pramuwisata.

BAB III

KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

Pasal 8

(1)Setiap Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata.
(2)KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
(3)Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. jdih.pangandarankab.go.id 7

Pasal 9

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi :

a.Warga Negara Indonesia;
b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c.melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
d.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
e.melampirkan foto copy Kompetensi Kepemanduan Wisata;
f.melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Pemajuan Kebudayaan Pangandaran oleh Tim Penguji;
g.pendidikan serendah–rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan/atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Himpunan Pariwisata Indonesia di Daerah yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Himpunan Pariwisata Indonesia;
h.surat keterangan bebas narkoba;
i.surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
j.surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 10

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.warga Negara Indonesia;
b.foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
c.melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Daerah paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
d.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
e.melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
f.surat keterangan bebas narkoba;
g.surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
h.surat keterangan catatan kepolisian. jdih.pangandarankab.go.id 8

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…