DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan uraiannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.332.348.261.465,00
b.Belanja dan Transfer Rp1.349.232.078.108,00 Surplus/defisit Rp(16.883.816.643,00)
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan Rp222.308.402.266,05
2. 2.Pengeluaran Rp200.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp22.308.402.266,05 Surplus/defisit Rp5.424.585.623,05

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(51.171.986.012,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.281.176.275.453,00
2. 2.Realisasi Rp1.332.348.261.465,00 Selisih lebih/(kurang) Rp(51.171.986.012,00)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp324.252.599.611,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.673.484.677.719,05
2. 2.Realisasi Rp1.349.232.078.108,00 Selisih lebih/(kurang) Rp324.252.599.611,05
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(375.424.585.623,05) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/defisit setelah perubahan Rp(392.308.402.266,05)
2. 2.Realisasi Surplus/defisit Rp(16.883.816.643,00) Selisih lebih/(kurang) Rp(375.424.585.623,05)
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp370.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp592.308.402.266,05
2. 2.Realisasi Rp222.308.402.266,05 Selisih lebih/(kurang) Rp370.000.000.000,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp200.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp200.000.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp370.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp392.308.402.266,05
2. 2.Realisasi Rp22.308.402.266,05 Selisih lebih/(kurang) Rp370.000.000.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp22.308.402.266,05
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp22.308.402.266,05 Subtotal Rp0,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp5.424.585.623,05 Subtotal Rp5.424.585.623,05
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp5.424.585.623,05

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp2.530.471.322.747,87
b.Jumlah kewajiban:
1. 1.Jangka Pendek
2. 2.Jangka Panjang Rp305.835.147.712,70 Rp0,00 Jumlah ekuitas Rp2.224.636.175.035,17

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.336.894.898.086,40
b.Beban Rp1.398.613.059.486,62
c.Surplus/Defisit Dari Operasi Rp(61.718.161.400,22)
d.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp(1.961.736.207,60)
e.Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp0,00 Surplus/Defisit LO Rp(63.679.897.607,82)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2021 Rp22.308.402.266,05
b.Arus Kas dari aktivitas operasi Rp358.828.138.511,00
c.Arus Kas dari aktivitas investasi Rp(375.711.955.154,00)
d.Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp727.273,00 Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp5.425.312.896,05

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana berikut:

a.Ekuitas Awal Rp2.279.203.350.572,42
b.Surplus/Defisit-LO Rp(63.679.897.607,82)
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Rp9.112.722.070,57 Ekuitas Akhir Rp2.224.636.175.035,17

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : Laporan operasional;
d.Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan arus kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; ina Tingkat I, IV/b NIP. 19700712 199803 1 010 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ~-~~ah Kabupaten Pangandaran,
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah:
1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…