DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, fungsi dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, persyaratan, pengisian, peresmian dan pengesahan, serta pemberhentian keanggotaan BPD, masa keanggotaan, susunan organisasi dan keuangan,serta pengisian keanggotaan BPD antar waktu, peraturan tata tertib BPD, musyawarah, hubungan kerja BPD dengan lembaga lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Bupati adalah Bupati Pangandaran
3.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 3 jdih.pangandarankab.go.id
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing- masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c.melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

a.mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 4 jdih.pangandarankab.go.id
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
i.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
j.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
k.mengelola biaya operasional BPD;
l.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

BPD berhak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
(3)Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memperhatikan kemampuan Keuangan Desa. 5 jdih.pangandarankab.go.id
(4)Ketentuan mengenai besaran biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 7

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
f.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 8

Anggota BPD dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
j.menjadi pelaksana dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa. 6 jdih.pangandarankab.go.id

BAB IV

PERSYARATAN, PENGISIAN, PERESMIAN DAN PENGESAHAN, SERTA PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 9

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

a.jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
b.jumlah penduduk antara 3.001 jiwa sampai dengan 7.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
c.jumlah penduduk diatas 7.500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 10

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
i.memperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas/ Badan/ Kantor bagi calon anggota BPD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau pegawai yang penghasilannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD.

Pasal 11

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…