DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir, fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, kawasan dan lokasi, tata tertib parkir, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Daerahyang semakin banyak sehingga diperlukan pengembangan dan penataankawasan parkir yang dilaksanakan secara profesional, proporsional, efektif dan efisien serta dilakukansecara terencana dan terpadusebagai upaya dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PANGANDARAN dan BUPATI PANGANDARAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7.Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan untuk mengelola tempat Parkir.
8.Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan yang bertugas mengkoordinir beberapa Juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
9.Tempat Parkir adalah fasilitas Parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
10.Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11.Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
12.Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
13.Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir, gedung Parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
14.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakan Kendaraan,termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
15.Parkir Insidental adalah tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
16.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18.Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
19.Parkir Valet atau Parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
20.Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat Parkir Kendaraan;
21.Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
22.Marka Parkir adalah garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
23.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
24.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
25.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.seimbang; dan
e.keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

a.terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
b.terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
c.terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
e.terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
f.terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asIi daerah dibidang perparkiran.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;dan
2. b.fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.
(3)Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 5

(1)Pengelolaan fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
(2)Pengelolaan fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan;
2. b.fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah;
3. c.fasilitas Parkir Insidental di dalam ruang milik jalan; dan
4. d.fasilitas Parkir Insidental di luar ruang milik jalan Pemerintah Daerah.
(3)Pengelolaan fasilitas parkir pada Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan milik swasta dilakukan oleh Swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

BAB III

FASILITAS PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan ruas Jalan yang digunakan sebagai ruas Jalan pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
(2)Setiap ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
(3)Ruas jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai Tempat Parkir dipasang Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir terdiri atas:
1. a.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
2. b.sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
3. c.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
4. d.sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
5. e.sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
6. f.sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
7. g.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
8. h.pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
9. i.sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
(4)Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 8

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Juru Parkir untuk melakukan pemungutan retribusi pada setiap Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
(2)Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pejabat yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Juru Parkir wajib:
1. a.menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
2. b.menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
3. c.menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
4. d.menyerahkan karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menggunakan karcis Parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali Parkir;
6. f.menyetorkan hasil pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris;
8. h.melakukan pembinaan terhadap pembantu Juru Parkir; dan
9. i.mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
(2)Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pencabutan surat tugas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Juru Parkir memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Juru Parkir sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…