DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Kebersihan; Penyelenggaraan Keindahan; Larangan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Penghargaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kebersihan dan keindahan, perlu memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada masyarakat sehingga manfaat kebersihan dan keindahan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 10 Tahun 2002 tentangPembentukanKabupatenParigiMoutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, Dan Bekas Sungai;
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2008 tentangKewenanganKabupatenParigiMoutong (Lembaran Daerah KabupatenParigiMoutongTahun2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, TambahanLembaran Daerah KabupatenParigiMoutongNomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan berasaskan :

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.akuntabilitas;
d.wawasan lingkungan; dan
e.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan bertujuan mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman dan asri serta memberi manfaat kesehatan secara jasmani dan rohani terhadap seluruh masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Pasal 4

(1)Di daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang, badan hukum dan /atau perkumpulan bertanggungjawab atas kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi rumah atau bangunan masing- masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan bermotor umum.

Pasal 6

(1)Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 7

(1)Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
(2)Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputipengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang,pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan danpemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gasbuang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitarjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(5)Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambiendan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dansituasi setempat.

Pasal 8

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas umum, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok.
(2)Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyediakan area merokok.
(4)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebaiknya merupakan tempat terbuka, bila tempat khusus untuk merokok berupa ruang tertutup maka harus disediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
(5)Dalam fasilitas umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
1. a.lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa merokok; dan
2. b.dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
(2)Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
(3)Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
(4)Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
(5)Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya pembuangan yang diatur lebih dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
(3)Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiappemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhipersyaratan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /ataupemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah darilingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
(2)Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas,kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
(3)Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakantenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahanbaik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…