DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Perizinan dan Persetujuan; Izin Lokasi; Persetujuan Pemanfaatan Tanah; Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah; Evaluasi dan Monitoring; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah pada dasarnya merupakan pengarahan lokasi pelaksanaan pembangunan termasuk penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang pada aspek pertanahan;
c.bahwa untuk memberi kepastian hukum mengenai pengaturan Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan LembaranNegara Repubik Indonesia Nomor 5098);
18.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
19.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;
20.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
21.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
22.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);
23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 123);
24.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Parigi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 149); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI, PEMANFAATAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Parigi Motong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5.Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka usaha dan/atau penanaman modal sesuai peruntukanya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya/usaha dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
7.Grup Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau lebih badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara,atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi.
11.Non Pertanian adalah suatu usaha di luar kegiatan pertanian.
12.Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
13.Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
14.Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang menurut ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin Pemindahan Hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
15.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II

JENIS PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 2

(1)Setiap penggunaan tanah untuk keperluan usaha/penanaman modal, dan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan, serta perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan maupun untuk usaha/penanaman modal wajib memiliki izin dan persetujuan.
(2)Izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Izin Lokasi;
2. b.Persetujuan Pemanfaatan Tanah; dan
3. c.Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah.

BAB III

IZIN LOKASI

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan tanah untuk keperluan usaha/penanaman modal wajib mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati dengan batasan luasan :
1. a.untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar); dan
2. b.untuk usaha non pertanian lebih dari 1 Ha (satu hektar).
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai izin bagi perusahaan atau badan hukum dalam rangka penanaman modal/usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, termasuk izin pemindahan hak.
(3)Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana usaha/penanaman modal yang bersangkutan.
(4)Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
1. a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
2. b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
5. e.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 1 Ha (1 hektar) untuk usaha non pertanian;
6. f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(5)Bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah bersangkutan kepada Bupati.

Pasal 4

Izin Lokasi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:

a.aspek rencana tata ruang;
b.aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah;
c.aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan; dan
d.teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.

Pasal 5

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan terpadu dengan mengisi formulir permohonan.
(2)Pemohon izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Izin lokasi bagi usaha pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :
1. a.Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar) adalah 1 (satu) tahun; dan
2. b.Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 2 (dua) tahun.
(2)Izin lokasi untuk usaha non pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :
1. a.Izin Lokasi seluas lebih dari 1 Ha (satu hektar) sampai dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) adalah 1 (satu) tahun; dan
2. b.Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 2 (dua) tahun;
3. c.Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektar) adalah 3 (tiga) tahun;
(3)Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Apabila perolehan tanah oleh perusahaan belum selesai dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Lokasi dapat diperpanjang waktunya selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
(5)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
1. a.dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang dengan dispensasi perpanjangan selama 1 (satu) tahun;
2. b.dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
(6)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir disertai dengan alasan perpanjangan.

Pasal 8

(1)Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati, apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(3)Pemberian Izin Lokasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemegang Izin Lokasi berhak untuk melakukan pengadaan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang berhak atau pihak yang mempunyai kepentingan dengan cara peralihan hak melalui jual-beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Sebelum tanah bersangkutan dilakukan proses pengadaan oleh pemegang Izin Lokasi melalui peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah tersebut tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
(3)Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dilakukan peralihan hak/dibebaskan dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
(4)Tanah yang telah dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.
(5)Pemegang Izin Lokasi wajib mempertahankan keberadaan fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang ada tanpa mengurangi fungsinya.

Pasal 10

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi, pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan serta penguasaan dan kepemilikan tanah.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 2

IZIN LOKASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS PERIZINAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 2

IZIN LOKASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009