DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Indikator Kabupaten Layak Anak, Kewajiban Pemerintah Daerah dan Keluarga, Kelembagaan, Lingkungan Layak Anak, Forum Anak, Sumber Daya Manusia, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa, Koordinasi, Pendanaan, Pembinaan dan Pengwasan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,' serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA KABUPATENLAYAKANAK PERATURANDAERAHKABUPATENPARIGIMOUTONG NOMOR 3 TAHUN2018 TENTANG BUPATIPARIGIMOUTONG PROVINSISULAWESITENGAH PERAW;KAT DAERAH ()~I '/J PENGUSUL f ,. r -f: Wengingat,I'. Paaa! 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten.
7.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten.
8.Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adal~ kabu"?aten y~g mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui ?engmtegraslan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan duma usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan i kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGKABUPATENLAYAKANAK.Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPARIGIMOUTONG dan BUPATI PARlGI MOUTONG BABI KETENTUAN UMUM
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambaban Lembaran Negara Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak- Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1990 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaterr/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); Pasa13

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLAdalam rangka pemenuhan hak anak.
(2)Dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator KLA.
(3)Indikator KLAsebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.indikator kelembagaan; dan
2. b.indikator klaster hak anak.
(4)Indikator KLAsebagaimana dirnaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan ba~ Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA.
1. a.tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
2. b.non-diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
3. c.kepentingan terbaik bagi anak, yakni rnenjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
4. d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
5. e.penghargaan terhadap pandangan anak, yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang rnemiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. BABD ASAS
  1. 9.Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (de1apan be1as) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  2. 10.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
  3. 11.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup turnbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  4. 12.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
  5. 13.Rencana Aksi Daerah KLA, yang se1anjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat prograrrr/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
  6. 14.Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak, darr/ atau Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah darr/atau Pemerintah Pusat yang berada diwilayah administrasi Kabupaten.
  7. 15.Masyarakat adalah setiap orang atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten. f' I !, f . I Pasal 7 Indikator klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, rneliputi :
6. a.klaster hak sipil dan kebebasan;
7. b.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
8. a.adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pernenuhan hak anak;
9. b.persentase anggaran untuk pernenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
10. c.adanya Gugus Tugas KLA;
11. d.adanya RADKLA;
12. e.tersedianya Profil Anak lengkap dan diperbaharui setiap tahun;
13. f.rneningkatnya jumlah Kecarnatan dan Desai Kelurahan Layak Anak yang terintegrasi dengan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
14. g.tersedia sumber daya manusia terlatih Konferensi Hak-hak Anak dan rnampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
15. h.tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  1. 1.keterlibatan Forum Anak dalam pemenuhan hak anak; J. keterlibatan lembaga rnasyarakat dalarn pemenuhan hak anak;
16. k.keterlibatan dunia usaha dalarn pemenuhan hak anak; dan L keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak.
17. a.menghormati orang tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
18. b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi ternan;
19. c.mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
20. d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
21. e.rnelaksanakan etika dan akhlak yang rnulia dimanapun berada;
22. f.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
23. g.rnenjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
24. h.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat PasalS
25. a.hak sipil dan kebebasan;
26. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
27. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
28. d.pendidikan, pernanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
29. e.perlindungan khusus.
30. a.penguatan kapasitas orang tua anak untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
31. b.tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali untuk kepentingan anak;
32. c.anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
33. d.mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
34. e.mendapatkan dukungan kesejahteraan baik dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah dalam hal orang tua anak meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan mengasuh anak; dan
35. f.anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/P~ti/Pesantren/ Asrama terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan. PasallO Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
36. a.persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
37. b.tersedia lembaga konsultasi bagi orang tuaj'keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
38. c.tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
39. d.tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik ramah anak;
40. e.tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak;
41. f.tersedianya rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;
42. g.menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada anak; dan
43. h.aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas. Paragraf2 Klaster Lingkungan Keluarga clan Pengasuhan Altematif Pasa19 Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
44. a.setiap anak berhak atas identitas (Kartu Identitas Anak/KIA);
45. b.memperoleh kutipan akta kelahiran yang dibebaskan dari bea;
46. c.menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya baik secara individu maupun melalui wadah partisipasi anak dalam bentuk forum anak ataupun kelompok anak lainnya;
47. d.penyediaan fasilitas dan mempero1eh informasi yang sehat, aman dan layak, yang dapat diakses semua anak;
48. e.kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
49. f.penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi. PaulS Indikator KLAuntuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
50. a.persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran secara gratis;
51. b.tersedia fasilitasi informasi layak anak, seperti Pusat Informasi Sahabat Anak dan Telepon Sahabat Anak;
52. c.terlembaganya partisipasi anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desaj'kelurahan: dan
53. d.forum anak berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
54. c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
55. d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
56. e.klaster perlindungan khusus.

Pasal 15

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, memastikan bahwa setiap anak:

a.berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
b.mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
c.mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
d.mempromosikan dan melestarikan adat istiadat, pakaian, bahasa setempat dan bahasa nusantara;
e.berekreasi; dan/ atau
f.mendapatkan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

a.persentase pengembangan Pendidikan Usia Dini Holistik dan Integratif;
b.persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c.persentase Sekolah Ramah Anak; dan
d.tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah , yang dapat diakses semua anak. Paragraf4 Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Walrtu Luang, dan Kegiatan Budaya Pasal 13 Pemenuhan hak anak bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memastikan bahwa setiap anak:
a.tidak untuk digugurkan, kecuali membahayakan keselamatan ibu;
b.memperoleh gizi yang baik sejak dalam kandungan;
c.pemberian air susu ibu sampai usia dua tahun;
d.mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripuma meliputi imunisasi dasar lengkap da n pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
e.bebas dari lingkungan asap rokok;
f.kesediaan air bersih;
g.memperoleh akses jaminan sosial;
h.memperoleh perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA,HN dan AIDS.
1. 1.mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya; J. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
k.setiap anak mencapai standar pelayanan kesehatan tertinggi dalam hal fisik, mental, spritual, moral dan sosial.

Pasal 12

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
b.angka Kematian 8ayi;
c.angka Kematian Ibu Melahirkan;
d.prevalensi stuntingygizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus;
e.persentase cakupan pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun
f.persentase air susu ibu eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan;
g.persentase Inisiasi Menyusui Dini;
h.pembinaan keluarga berencana dan ketahanan keluarga untuk percepatan terbentuknya kampung KB ramah anak;
1. 1.persentase anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan yang menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI); J. persentase rumah sakit dan puskesmas dengan pelayanan ramah anak;
k.persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi; dan
l.tersedia kawasan tanpa rokok. Paragraf3 Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan , f~ f r' _ f • L i ! I ~ i - ! Pasal 18 Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban :
a.menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
d.menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
e.menyediakan kartu anak.
a.anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh, tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b.anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
c.anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan fisik dan psikis dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA,HIV dan AIDS, korban kekerasan seksual, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, termasuk anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dan I atau reintegrasi sosial dari Pemerintah Daerah;
d.anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya, serta dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

a.anak korban kekerasan terlayani;
b.persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
c.anak korban pornografi, NAPZAdan terinfeksi HIVIAIDSyang terlayani;
d.anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
e.anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
f.kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi;
g.perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
h.perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. ParagrafS Klaster Perlindungan Khusus Pasa121 Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban :
a.menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, rnemperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
b.menyelenggaraan penerimaan peserta didik barn online yang bersih dan adil;
c.rnenyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
d.mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
e.menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
f.menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zeta (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
g.rnewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
h.memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
1. 1.rnemfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Pusat Kreativitas Anak; J. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga; Paragraf4 Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya Pasa120 Untuk memenu hi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemerintah Daerah berkewajiban :
a.penyediaan puskesrnas ramah anak di setiap Kecamatan;
b.penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
c.penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
d.penyediaan air bersih;
e.penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
f.fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan stan dar kesehatan. Paragraf3 Pemenuhan Hak Kesehatan Daaar Dan Kesejahteraan Pasal 19 Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif, Pemerintah Daerah berkewajiban:
a.memberikan pengasuhan altematif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
b.memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
c.melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
d.mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
e.berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
f.menyelenggarakan program pendidikan pra nikah. Pargaraf2 Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Altematif
f.Pasa124 f' Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif, keluarga ~ berkewaj iban : I, f: a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga f keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
b.mencegah terjadinya pemikahan pad a usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIVdan AIDS serta terlindung dari pomografi;
c.memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
d.memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
e.memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah. Paragraf2 Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengaauhan A1tematif Pasa123 Untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, keluarga berkewajiban :
a.mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
b.memberikan ruang untuk berkurnpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
c.mengawasi anak dalam mengakses bcrbagai informasi serta menyediakan informasi yang schat dan aman; dan
d.melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak. ..membentuk Pusat Krisis Anak; . tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati; menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan , dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA,HIVI Aids, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran; memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi dan Panti Asuhan. ParagrafS Pemenuhan Hak PerHndungan Khuaus kebijakan untuk penyelenggara pendidikan, agar tidak siswa dari Lembaga pendidikan , dengan melakukan pembinaan, terlibat tindak pidana; dan I atau masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa Pasa129

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat. fj (2) Gugus Tugas KLAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai tugas pokok : ~ a. merumuskan dan rnenyusun kebijakan KLA; t b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; I c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
1. d.rnenentukan fokus dan prioritas program Zkegiatan untuk mewujudkan KLA;
2. e.rnenyusun RAD-KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
3. f.melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;dan
4. g.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA.
(3)Pembentukan Gugus Tugas, Forum dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. a.menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
2. b.berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
3. c.mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat , bakat dan kreativitas;
4. d.memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; danl atau
5. e.meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak sesuai situasi dan kondisi orang tua. Paragraf4 Pemenuhan Halt Pendi dUra n , Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya Pasa125 Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, keluarga berkewajiban memenu hi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Paragraf3 Pemenuhan Bak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pasal 32

(1)Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggungjawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
(2)Dalam Penyelenggaraan Penelidikan anak usia dini, setiap satuan penelidikan wajib memenuhi hak tumbuh kembang anak secara holistik.
(3)Hak tumbuh kembang anak secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.layanan Pendidikan; Baglan Kedua Sekolah Ramah Anak
(1)Pelaksanaan kebijakan KLAdisusun dalam RAD-KLA.
(2)RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan llindikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) eliatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
(3)Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(4)Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasa131
(1)Dalam mengoptimalkan pemenuhan hak anak dibentuk Kecamatarr/Desa/ Kelurahan Layak Anak.
(2)Pembentukan Kecamatan j Deaa /Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi:
1. a.pengadaan taman baca;
2. b.mengikutsertakan forum anak dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan / Desai Kelurahan ; - ~ c. kecarnatanyDesa/Kelurahan terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja elitingkat RW;
3. d.terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan anak di tingkat kelurahan secara berkala;
4. e.terselenggaranya Pos Pelayanan Terpadu terintegrasi;
5. f.terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
6. g.pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
7. h.pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  1. 1.penyediaan taman bermain, sarana olahraga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak; dan / atau J. membentuk Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak eli tingkat Kecamatan IDesa / Kelurahan.

Pasal 34

(1)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa r Kelurahan. BABvm FORUMANAK Pasal 33
(1)Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan diseluruh pelayanan kesehatan.
(2)Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemcnuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
(3)Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.pembentukan kclcmbagaan yang mcliputi: 1) tenaga kesehatan yang memahami ten tang hak anak dan kesehatan anak; dan 2) tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
2. b.prasarana dan sarana yang meliputi: 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak; 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak; 3) merniliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok;dan 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
3. b.layanan kesehatan;
4. c.layanan gizi dan perawatan;
5. d.layanan pengasuhan;
6. e.layanan perlindungan; dan
7. f.layanan kesejahteraan.
(4)Untuk menjamin hak tumbuh kembang anak secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan kornitmen keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
(5)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di setiap kecamatan.
(6)Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
3. c.Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
4. d.Satuan Pendidikan; dan
5. e.Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
(7)Setiap satuan pendidikan wajib mcnyelenggarakan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:
1. a.situasi dan kondisi yang sehat, aman , dan terlindungi;
2. b.terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratif;
3. c.perlakuan yang adil terhadap murid tanpa diskriminasi;
4. d.penerapan norma agama, sosial , dan budaya masyarakat;
5. e.pembelajaran dcngan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
6. f.pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif, dan inovatif; dan
7. g.penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler. Pasa138 Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2Adanj atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. BABX KOORD INASI Pasa137 Media massa dalam pengembangan KLAdi Daerah berperan:
8. a.aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
9. b.memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
10. c.melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
11. d.menjaga nilai yang bertentangan dengan suku, agama dan ras dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.
(1)Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan kebijakan KLA,baik secara individu, kelompok dan ke1embagaan.
(2)Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
1. a.penyelenggaraan layanan pendidikan;
2. b.penyelenggaraan layanan kesehatan;
3. c.penyediaan rumah singgah;
4. d.pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
5. e.pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
6. f.pemberian bantuan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum;
7. g.pemberian bantu an beasiswa;
8. h.penyediaan taman bermain anak;
  1. 1.penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni dan budaya; J. penyediaan fasilitas yang menunjang perlindungan dan pemenuhan hak anak; danjatau
9. k.ikut mengawasi secara aktif terhadap aktifitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
(2)Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
(3)Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus rnemperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak. Pasa143 Bupati menyampaikan laporan pengembangan KLAsecara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.capaian seluruh lndikator KLA;
2. b.evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
3. c.evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(1)>'0(2) .k
(3)r r i I I II
(1)I
(2)u I . ; ~ k. --t: i 1;I
(1)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak secara memadai, setelah dikurangi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan.
(2)Selain pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak dapat diperoleh dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABXI PENDANAAN Pasal 39
(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan / atau lembaga lainnya.
(2)Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
(3)Koordinasi dan kerjasama antar-Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, ruj ukan , pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
(4)Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIG} MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH : 91,03/2018 I Ii I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARlG} MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR '5- Ditetapkan di Parigi pada tanggal I ct(:;~ ~8 BUPATI PARlGI MOUTONG, SAMS~OLOTUTU ','/ 'f'J ARDI/ Diundangkan di Parigi pada tanggal I ~er ~19 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARlGI MOUTONG, Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. BABVI PENUTUP Pasal 9 Huruf a Yang dimaksud dengan "hak atas identitas" adalah bahwa se1uruh anak tercacat dan memiliki kutipan akta lahir. Ll. PASALDEMI PASAL

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…