DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Perlindungan Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kerjasama, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha, Sistem Informasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
c.bahwa Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
d.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERLINDUNGANPEREMPUANDANANAKKORBANKEKERASAN PERATURANDAERAHKABUPATENPARIGIMOUTONG NOMOR 1 TAHUN2018 TENTANG BUPATIPARIGIMOUTONG PROVINSISULAWESITENGAH .~... \.'«. .tt:.... , -,» PERII.NSO<AT DAERAH K)01-Af'" 1,.", Pt:~GUSUL 1117".J...f'{7 , . r-,........ -., ";L,~',dt» G;:'\ORc}~31 [.:~ ~~:,::::':::JAI KETEi,n.jj,N p: :~U~![\i},1',jG• UND.6.!vGAN i fMengingat I IN,!enimbang ! ' I J f Pasa! 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : ; 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANO PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama _ DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPARIGI MOUTONG dan BUPAT] PARIO! MOUTONO =

7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak- Hak Anak] (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1990 Nomor 57);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak, meliputi:

a.hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
b.hak pemulihan;
c.hak menentukan sendiri keputusannya;
d.hak mendapatkan informasi;
e.hak atas kerahasiaan;
f.hak atas rehabilitasi sosial;
g.hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
h.hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
1. 1.hak atas Pendampingan; J. hak rasa arnan; dan
k.hak restitusi. BABD BAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAlf
1. 21.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
2. 22.Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
3. 23.Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong.
4. 24.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap Korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
5. 25.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan palayanan penanganan pangaduan, palayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
6. 26.Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum, yang dibentuk oleh kementerian sosial.
7. 27.Rumah Arnan adalah temp at tinggal semen tara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan stan dar yang telah ditentukan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah.
(1)Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan cara :
1. a.menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan;
3. c.melakukan upaya peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
4. d.melakukan upaya membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan secara terpadu berbasis masyarakat;
5. e.membangun jejaring dan kerja sarna dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga /organisasi keagamaan dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam upaya mencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. f.membentuk sistem pencegahan Kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
7. g.meningkatkan kesadaran masyarakat yang menghargai perempuan dan melindungi anak;
8. h.membentuk UPTD PPA di setiap Kecamatan, dan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Desa dan Kelurahan; dan
9. i.membentuk satuan tugas perlindungan perempuan dan anak.
(2)Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh :
1. a.keluarga dan/ atau kerabat terdekat;
2. b.masyarakat;
3. c.instansi vertikal;
4. d.aparatur penegak hukum:
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembaga/orgarusasi keagamaan;
8. h.lembaga sosial kemasyarakatan;
  1. 1.dunia usaha; dan
9. j.lembaga lainnya.
(3)Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Paaal 5 Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan upaya untuk :
1. a.mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. b.memberikan perlindungan kepada korban;
3. c.memberikan pertolongan darurat; dan
4. d.membantu proses pengaduan dan pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
5. a.kekerasan fisik;
6. b.kekerasan seksual;
7. c.kekerasan ekonorni;
8. d.kekerasan sosial;
9. e.kekerasan psikis;
10. f.penelantaran rumah tangga;
11. g.pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
12. h.ancaman tindakan tertentu.

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat - (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada korban sesuai standar profesi, stan dar prosedur operasional dan kebutuhan medis korban.
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
1. a.anamnesis kepada korban;
2. b.pemeriksaan kepada korban;
3. c.memberikan pertolongan pertama;
4. d.pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, melakukan upaya pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; Pasa19
(1)Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menerima laporan adanya tindak kekerasan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
1. a.korban;
2. b.rujukan; atau
3. c.penjangkauan. PaaalS
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan secara terpadu bagi Korban tindak Kekerasan, melalui kegiatan :
1. a.pelayanan pengaduan;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.Konseling;
4. d.pelayanan psikologi;
5. e.bimbingan rohani;
6. f.pelayanan rehabilitasi sosial;
7. g.pelayanan bantuan dan Pendampingan hukum;
8. h.pelayanan rumah aman; dany atau
9. i.pemulangan dan reintegrasi sosial.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan Pendamping, dan/ atau pembimbing rohani.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
1. a.ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
2. b.tenaga ahli dan professional;
3. c.pusat pelayanan dan Rumah Arnan; dan /utau
4. d.sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban termasuk pelaku.
(4)Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban tindak Kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga sosiallainnya.
(5)Lembaga sosiallainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
(6)Pelayanan Terpadu bagi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(7)Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan dalam bentuk:
1. a.pelatihan kerja;
2. b.usaha ekonornis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
3. c.bantuan perrnodaJan.
(2)Pernberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
1. a.sukarela;
2. b.aman dan bermartabat; dan
3. c.penghormatan hak.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak terkait.
(3)Pelayanan sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama LPKS dengan lembaga sosial lainnya.
(4)LPKS dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah temp at rehabilitasi dan penampungan semen tara bagi anak bermasalah dengan hukum sebelum dilaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial. Pasalll Pelayanan bantuan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.memberi perlindungan di Rumah Arnan;
2. b.memberikan informasi hukum kepada Korban ;
3. c.melakukan Pendampingan untuk Korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan;
4. d.rnernberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. e.konseling;
6. f.merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan dapat merujuk ke pihak lain dengan pendekatan multidisiplin, meliputi pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan psikolososial dan bantuan hukum; dan/ atau
7. g.memberikan informasi kepada pihak kepolisian.
(4)Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kasus tertentu, tenaga kesehatan dapat melakukan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan kebutuhan medis.
(5)Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan harus membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(6)Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan harus ada persetujuan tindakan medis dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Untuk keperluan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang harus membuat visum et repertum dan / atau visum et repertum psichiatricum. atau membuat surat keterangan medis.
(8)Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasa118
(1)Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.layanan bantu an hukum; Paragraf4 RehabUitasi Anak Korban Tindak Kekerasan Pasa117 Penanganan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak selain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 14 ayat (2), juga melibatkan pihak :
1. a.orang tua, keluarga dan I atau kerabat terdekat;
2. b.masyarakat;
3. c.instansi vertikal;
4. d.aparatur penegak hukurn;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga kesehatan;
7. g.lembagaj organisasi keagamaan:
8. h.lembaga sosial kernasyarakatan:
  1. 1.lembaga kesejahteraan sosial anak; J. dunia usaha; dan
9. k.lembaga lainnya lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan anak.
(2)Ketentuan mengenai keterlibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasa115
(1)Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana climaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan cara:
1. a.membentukjaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
2. b.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan.
(2)Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
1. a.pencegahan tindak kekerasan terhadap anak;
2. b.penanganan anak korban tindak kekerasan; dan
3. c.rehabilitasi anak korban tindak kekerasan.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 21

(1)P2TP2A sebagaimaria dimaksud c1alamPasal 20 bertugas :
1. a.memberikan pelayanan;
2. b.memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi; dan
3. c.melakukan pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan.
(2)Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.menerima pengaduarr/Iaporan Kekerasan terhadap perempuan danj atau anak, konsultasi, dan konseling;
2. b.menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah KabupatenjKota lain atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah KabupatenjKota lain;
3. c.memberikan bantuan pendampingan hukum; Paaal 20
(1)Dalarn rangka pelayanan korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
(2)P2TP2A sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BABV PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK Paaal 19
(1)Perlindungan khu sus anak diberikan kepada :
1. a.anak dalarn situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukurn;
3. c.anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. d.anak yang dieksploitasi secara ekonomi danj atau seksual;
5. e.anak yang rnenjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. f.anak yang rnenjadi korban pornografi;
7. g.anak dengan HIV/ AIDS;
8. h.anak korban penculikan, penjualan, dan Zatau perdagangan;
  1. 1.anak korban Kekerasan fisik dan / atau psikis; J. anak korban kejahatan seksual;
9. k.anak korban jaringan terorisme;
  1. 1.anak penyandang disabilitas:
10. m.anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
11. n.anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
12. o.anak yang menjacli korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya . .J (2) Pernerintah Daerah dalarn melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. b.layanan rehabilitasi kesehatan;
14. c.layanan rehabilitasi sosial;
15. d.layanan pernulangan dan reintegrasi sosial; danj atau
16. e.layanan restitusi anak korban kekerasan.
(2)Dalarn pelayanan rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Pernerintah Daerah dapat bekerjasarna dengan:
1. a.instansi vertikal;
2. b.pernerintah provinsi;
3. c.pernerintah kabupatenjkota lainnya;
4. d.pernerintah desajkelurahan;
5. e.lernbaga swadaya rnasyarakat;
6. f.pihak swasta;
7. g.masyarakat; dan j atau
8. h.keluarga.
(2)Pasa124 Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi: .
1. a.menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan keIJasam~ kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan;
(1)
(1)Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan;
1. a.Pemerintah Daerah lainnya;
2. b.kepolisian;
3. c.advokat;
4. d.tenaga kesehatan;
5. e.tenaga psikolog:
6. f.pekerja sosial;
7. g.relawan pendamping;
8. h.pembimbing rohani;
  1. 1.penegak hukum lainnya, untuk mernbantu Korban dalam proses di sidang pengadilan; J. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
9. k.Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau I. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.pertukaran data dan informasi;
2. b.sosialisasi;
3. c.pemberian bantuan hukum:
4. d.pelayanan kesehatan;
5. e.pelayanan kejiwaan Zpsikolog:
6. f.pendampingan korban;
7. g.konseling;
8. h.rehabilitasi sosial;
  1. 1.bimbingan rohani; dany atau J. pemulangan dan reintegrasi sosial. " Pasa122 Dalam melakukan penanganan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
9. a.instansi vertikal;
10. b.pernerintah provinsi;
11. c.pernerintah kabupaten Zkota lainnya;
12. d.pernerintah desa Zkelurahan;
13. e.lembaga swadaya rnasyarakat;
14. f.pihak swasta;
15. g.masyarakat; dany atau
16. h.keluarga.
17. d.kesehatan;
18. e.rehabilitasi sosial;
19. f.pelayanan bantuan hukum; dan
20. g.pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 29

Pembiayaan atas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari: ,a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan I atau BABX PEMBIAYAAN Pasa128

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap P2TP2A.
(2)Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah ~ang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pemberdayaan perempu~ dan pe.lmdungan anak.
(3)Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaunana dimaksud pada ayat
(2)harus dilaporkan kepada Bupati. BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa127
(1)Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVID SISTEM IIfFORMASI DAN PELAPORAN Pasa126
(1)Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
2. b.bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Pasa125
(1)Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
2. b.memberikan perlindungan kepada korban;
3. c.melakukan pertolongan -pertama kepada korban tindak kekerasan;
4. d.melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Iatau anak;
5. e.mensosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri;
6. f.melakukan penguatan lembaga sosial masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan/ atau
7. g.menyebarluaskan informasi ten tang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. BABVD PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
8. b.memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
9. c.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
10. d.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
11. e.menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
12. f.mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
13. g.menunjuk orang tua dan/ atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan. NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENPARIGI MOUTONG PROVINSISULAWESITENGAH : 92,04/2018 LEMBARANDAERAH KABUPATENPARIGIMOUTONGTAHUN 2018 NOMOR 1 Diundangkan di Parigi pada tanggal \. O~~\Qe ( 7ol~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPARIGI MOUTONG, KEPALA PER,~N(- ·'A; L (h -1'1'>1 SAM~RJ~OLOTVTU i-_"""NF':'~;;'\F-KOORDii~;SI-'--'-'.~. I SEKDA .,--- --_..._-- ASISTEN ( Ditetapkan di Parigi pada tanggal I O'{teVor Z!l18 BUPATJPARIGI MOUTONG, Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30
(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
(2)Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. b.sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupje1as

Pasal 2

Cukupjelas Pasal 3 Cukupje1as Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau rnenyebabkan kernatian. Hurufb Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pernaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Huruf c Yang dimaksud dengan "kekerasan ekonomi" adalah suatu tindakan yang rnembatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk rnembiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara sesorang tidak rnemenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Huruf d Yang dimaksud dengan "kekerasan sosial" adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera at~u hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Hurufe Yang dimaksud dengan "kekerasan psikis" adalah pe:~uat~ yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. I. UMUM Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamun hak gidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Parigi Moutong agar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mengatur upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Parigi Moutong. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR TAHUN 2018 ATAS PENJELASAN

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…