DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penetapan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong TA 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019; OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARlGI MOUTONG NOMOR C; TAHUN 2018 ) , i I ~~r:"q"" '''.'", ;'". r ,.- •... 4·.-Jl.;· __,':_:L ! I, BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH r . , .' ., r--

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diu bah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moulong Tah un 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148); 0,00Rp.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.Pembiayaan Neto Rp. Rp. 12.914.573.000,00) --=--------- (-) 104.904.381,00 )(-)

b.pengeluaran 13.019.477.381,00a. penerimaan Pembiayaan Daerah 104.904.381,00)(Rp.Surplus/(Oefisit) ( - ) Rp. 1. 622.789.542.985,00Belanja Daerah Rp. 1. 622.684.638.604,00Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG T AHUN ANGGARAN 2019 MEMUTUSKAN: BUP ATI PARIGI MOUTONG dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG Dengan Persetujuan Bersama J I , I Rp. 0,00 Rp. 44.144.190.752,00 Rp. 235.010.486.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

d.hibah sejurnlah Rp. 4.952.462.44S,OO
e.dana Darurat sejumlah
f.dana Bagi Hasil Pajak sejurnlah
g.dana penyesuaian dan otonorni khusus sejurnlah
h.bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah daerah Lainnya 1'1.. 786.953.211.000,00 400.795.206.000,00 Rp. Rp.
b.dana Alokasi Urnurn sejumlah
c.dana Alokasi Khusus sejumlah I

(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.dana bagi hasil pajaklbagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 33.414.514.000,00 8.814.000.000,00 1.058.666.404,00 88.138.902.000,00 Rp. Rp. Rp.
2. b.retribusi daerah sejumlah
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejurnlah
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah Rp. 14.403.000.000,00 112.414.568.404,00 1.221.162.931.000,00 289.107.139.200,00 Rp. Rp. Rp.
(1)Pendapatan Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.pendapatan asli daerah sejumlah
2. b.dana perimbangan sejumlah
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Pasal 2 337.993.368.809,00 271.743.434.075,00 Rp. Rp.
4. b.belanja barang dan jasa sejumlah
5. c.belanja modal sejumlah
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 59.066.129.676,00
2. c.belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
3. d.belanja hibah sejumlah Rp. 28.346.302.800,00
4. e.belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 500.000.000,00
5. f.belanja bagi hasil sejumlah Rp. 2.321.700.00,00
6. g.belanja bantuan keuangan sejumlah Rp .319.880.715.502,00
7. h.belanja tidak terduga sejumlah Rp 760.000.000,00 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
8. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 601.242.166.547,00
9. b.belanja bunga sejumlah Rp. 935.725.576,00 953.986.610.425,00 668.802.932.560,00 Rp. Rp. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
10. a.belanja Tidak Langsung sejumlah
11. b.belanja Langsung sejumlah Pasal 3
(1).. • i ~ (2) J I ~ • I 0,00 10.947.573.000,00 1.967.000.000,00 0,00 13.019.477.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.019.477.381,00 12.914.573.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pernbiayaan :
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
2. b.penyertaan modal (investasi) pernerintah daerah sejumlah Rp.
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
4. d.pemberian pinjarnan daerah sejurnlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5. b.pencairan dana cadangan sejumlah
6. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumla
7. d.penerimaan pinjaman daerah sejumlah
8. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
9. f.penerimaan piutang daerah sejumlah Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
10. a.sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sejumlah Rp.
(2)Rp. Rp.
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa11 terdiri dari:
1. a.penerimaan sejumlah
2. b.pengeluaran sejumlah

Pasal 4

Ringkasan APBO; Ringkasan APBO menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBO menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPO, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalarn Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6.Lampiran VI Daftar [umlah Pegawai Per Golongan dan Per [abatan:
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIU Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11.Lampiran Xl Daftar Utang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Oaerah; dan
13.Lampiran XIII Oaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBO) sebagaimana dimaksud dalam Pasall, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 5

(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
1. a.bencana alarn:
(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dirnaksud pada Pasa16 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 7

c.keperluan mendesak lainny a yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pernerintah Daerah dan masyarakat.
b.program dan kegiatan OAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;
a.program dan kegiatan pelayanan dasar rnasyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(3)Kriteria belanja untuk keperluan meridesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
1. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
2. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
3. b.tidak diharapkan terjadi ulang;
4. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

(4)Pelaksanaan penanganan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anngaran Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(3)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang APBD/Perubahan APBD.
(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlehih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga sccara langsung dan / atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah teknis.

Pasal 8

b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
a.menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

(3)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
1. b.bencana sosial seperti wabah penyakit rnenular/panderni;
2. c.penanganan kerusuhan diluar kernarnpuan kendali pernerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 NQMQ~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH: 119,07/2018 ARDI SEKRETARIS DAERAH, (lwft- SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU Diundangkan di Parigi pada tanggal Ditetapkan di Parigi pad a tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. PasallO Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…