Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 79, Pasal 107.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah KabupatenParigiMoutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 4. 5. 6. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanatasUndang- UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara PemberianDan PemanfaatanInsentifPemungutanPajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); PeraturanPemerintahNomor 91 Tahun 2010 tentangJenisPajak Daerah Yang DipungutBerdasarkanKetetapanKepala Daerah AtauDibayarSendiriOlehWajibPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); Peraturan Daerah KabupatenParigiMoutongNomor7Tahun 2012tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah KabupatenParigiMoutongTahun 2012Nomor26, TambahanLembaran Daerah KabupatenParigiMoutongNomor 131; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131), diubah sebagai berikut :
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
KetentuanmengenaiPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaansebaga imanadiaturdalamPeraturan Daerah iniberlakupadatanggal1 Januari 2015. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Ditetapkan di Parigi pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG, SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU Diundangkan di Parigi pada tanggal SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN, EKKA PONTOH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2014 NOMOR 48 NOREG 94 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah berupa Pajak Daerah sesuai Peraturan Perundang- undangan. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaiannilaipenjualan (omset) terendahRestoranuntukpenetapanPajakRestorandanpenyesuaiantariffatasP ajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanberdasarkan karakteristik daerah dan perkembangan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, serta kemandirian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daeraholehkarenaituperludilakukanpenyesuaiantariffdenganmelakukanper ubahanterhadapPeraturan Daerah KabupatenParigiMoutongNomor 7 Tahun 2012 tentangPajak Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 151
Membuka PDF…