DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang Pemerintahan Nagari mengalami perubahan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman.
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9.Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari yang terdiri dari beberapa kampung.
10.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12.Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu;
13.Peraturan Nagari adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari

Pasal 2

(1)Nagari yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pemerintahan nagari.
(2)Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Adat yang ada di 32 Nagari asal sebelum pembentukan Pemerintahan Nagari baru.
(3)Pembentukan Nagari baru tidak merubah jumlah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang ada.

Pasal 3

Pengaturan Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan nagari

Pasal 4

Pengaturan Nagari bertujuan:

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Pemerintahan Nagari yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama;
e.membentuk Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
i.memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup :

a.penataan nagari;
b.kewenangan nagari;
c.penyelenggaraan nagari;
d.Bamus Nagari;
e.kerapatan adat nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari; dan
f.kerja sama Nagari.

BAB II

PENATAAN NAGARI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Nagari.
(2)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningklatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
5. e.meningkatkan daya saing Nagari.
(4)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Nagari.

Pasal 7

(1)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan pembentukan Nagari baru diluar Nagari yang ada.
(2)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan peraturan daerah mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, potensi Nagari dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.usia Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga ;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari;
5. e.memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.memiliki batas wilayah Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
7. g.memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjungan lainnya bagi perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Dalam wilayah Nagari dibentuk jorong.
(5)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui Nagari persiapan.
(6)Nagari persiapan merupakan bagian dari wilayah Nagari induk.
(7)Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(8)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Nagari.
(2)Pembentukan Nagari dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Nagari menjadi 2 (dua) Nagari atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Nagari dari Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Nagari atau penggabungan beberapa Nagari menjadi 1 (satu) Nagari baru.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Nagari melalui pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Nagari kepada Nagari induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
(2)Rencana pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
(3)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
(4)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas :
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok perikanan;
7. g.perwakilan kelompok pengrajin;
8. h.perwakilan kelompok pemuda;
9. i.perwakilan kelompok perempuan;
10. j.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
11. k.perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
12. l.perwakilan masyarakat masing-masing jorong.
(6)Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Nagari.

Pasal 10

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) membentuk tim pembentukan Nagari persiapan.
(2)Tim pembentukan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang- undangan, keuangan, dan pengawas;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Nagari persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan.
(6)Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang Pemerintahan Nagari mengalami perubahan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaanya yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman.
5.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9.Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Nagari yang terdiri dari beberapa kampung.
10.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12.Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu;
13.Peraturan Nagari adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari

Pasal 2

(1)Nagari yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pemerintahan nagari.
(2)Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Adat yang ada di 32 Nagari asal sebelum pembentukan Pemerintahan Nagari baru.
(3)Pembentukan Nagari baru tidak merubah jumlah lembaga Kerapatan Adat Nagari yang ada.

Pasal 3

Pengaturan Nagari dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan nagari

Pasal 4

Pengaturan Nagari bertujuan:

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Pemerintahan Nagari yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Nagari
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama;
e.membentuk Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Nagari guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Nagari guna mewujudkan masyarakat Nagari yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Nagari serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
i.memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup :

a.penataan nagari;
b.kewenangan nagari;
c.penyelenggaraan nagari;
d.Bamus Nagari;
e.kerapatan adat nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari; dan
f.kerja sama Nagari.

BAB II

PENATAAN NAGARI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Nagari.
(2)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningklatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari; dan
5. e.meningkatkan daya saing Nagari.
(4)Penataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan Nagari.

Pasal 7

(1)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan pembentukan Nagari baru diluar Nagari yang ada.
(2)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan peraturan daerah mempertimbangkan prakarsa masyarakat Nagari, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Nagari, potensi Nagari dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.usia Nagari induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk minimal 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga ;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Nagari;
5. e.memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. f.memiliki batas wilayah Nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta Nagari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
7. g.memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjungan lainnya bagi perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Dalam wilayah Nagari dibentuk jorong.
(5)Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui Nagari persiapan.
(6)Nagari persiapan merupakan bagian dari wilayah Nagari induk.
(7)Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
(8)Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Nagari.
(2)Pembentukan Nagari dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Nagari menjadi 2 (dua) Nagari atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Nagari dari Nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) Nagari atau penggabungan beberapa Nagari menjadi 1 (satu) Nagari baru.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Nagari melalui pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Nagari kepada Nagari induk dan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
(2)Rencana pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bamus Nagari induk dalam musyawarah Nagari untuk mendapatkan kesepakatan.
(3)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diselenggarakan oleh Bamus Nagari yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
(4)Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)terdiri atas :
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok perikanan;
7. g.perwakilan kelompok pengrajin;
8. h.perwakilan kelompok pemuda;
9. i.perwakilan kelompok perempuan;
10. j.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
11. k.perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
12. l.perwakilan masyarakat masing-masing jorong.
(6)Hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Nagari.

Pasal 10

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) membentuk tim pembentukan Nagari persiapan.
(2)Tim pembentukan Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Nagari, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang- undangan, keuangan, dan pengawas;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Nagari persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Nagari persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Nagari persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan.
(6)Nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Nagari dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.