DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perikanan, . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. 1

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719), M
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pasaman. Bupati adalah Bupati Pasaman Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, 1 2. 3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dengan kriteria yang ditentukan. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 10.Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama 12. 11 serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. .Usaha Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial, Usaha Pengolahan Ikan, adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahaannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial:

BAB II

SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.

Pasal 3

(1 Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

(2)Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.
(3)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
1. a.pemanfaatan air sebagai media, dan
2. b.pemanfaatan air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
1. a.waduk,
2. b.sungai,
3. d.rawa, dan
4. e.genangan Air lainnya.
(3)Pemanfaatan air sebagai materi untuk pembudidayaan ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.
(3)
(6)
(7)(2 (4
(1)Setiap orang yang melakukan pembudidayaan ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan. Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan. Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.volume dan/atau debit Air:
2. b.kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan: dan
3. c.luas permukaan Air yang digunakan. Ketentuan mengenai pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan.

Pasal 5

) Usaha Perikanan terdiri atas :

a.usaha pembudidayaan ikan:
b.usaha pengolahan ikan: dan
c.usaha pemasaran ikan. ) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pembudidayaan ikan air tawar. ) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis kegiatan:
a.pengolahan ikan tradisonal, dan
b.pengolahan ikan modern. | Usaha pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian dari kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan hasil produksi perikanan dengan tujuan komersial.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasaman wajib memilki SIUP.

(4)Keti SIUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan. Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP. Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha),
2. b.usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton,
3. c.usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton. Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan. Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diberi tanda daftar usaha perikanan. Pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 7

Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan dengan mengutamakan produksi daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi. Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan. Penyediaan benih ikan dapat dilakukan oleh Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat yang memenuhi standar teknis.

Pasal 8

entuan mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati. (S (6 (7 (1

Pasal 9

(1)Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan produk perikanan.
(24)Budidaya ikan dapat dilakukan oleh perseorangan, perusahaan perikanan (9
(1)
(1)
(2)serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Budidaya ikan yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahan perikanan harus menerapkan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar. Pengembangan budidaya ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong warga masyarakat untuk lebih meningkatkan pengembangan budidaya ikan. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budidaya ikan. Pemerintah Daerah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang perikanan.

Pasal 11

Pembudidaya ikan dan perusahaan perikanan melakukan tata cara panen yang baik untuk medapatkan hasil dan mutu yang tinggi. Pelaksanaan panen hasil budidaya agar mengikuti sistem standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perikanan, . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. 1

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719), M
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

SUMBER DAYA PERIKANAN

Pasal 2

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.

Pasal 3

(1 Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

(2)Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis perikanan.
(3)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
1. a.pemanfaatan air sebagai media, dan
2. b.pemanfaatan air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
1. a.waduk,
2. b.sungai,
3. d.rawa, dan
4. e.genangan Air lainnya.
(3)Pemanfaatan air sebagai materi untuk pembudidayaan ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.
(3)
(6)
(7)(2 (4
(1)Setiap orang yang melakukan pembudidayaan ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan. Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan. Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.volume dan/atau debit Air:
2. b.kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan: dan
3. c.luas permukaan Air yang digunakan. Ketentuan mengenai pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundng-undangan.

Pasal 5

) Usaha Perikanan terdiri atas :

a.usaha pembudidayaan ikan:
b.usaha pengolahan ikan: dan
c.usaha pemasaran ikan. ) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pembudidayaan ikan air tawar. ) Usaha pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jenis kegiatan:
a.pengolahan ikan tradisonal, dan
b.pengolahan ikan modern. | Usaha pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rangkaian dari kegiatan pembelian, pengangkutan dan penjualan hasil produksi perikanan dengan tujuan komersial.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Pasaman wajib memilki SIUP.

(4)Keti SIUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin melakukan usaha perikanan. Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP. Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha),
2. b.usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton,
3. c.usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas tidak lebih dari 5 ton. Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan. Pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diberi tanda daftar usaha perikanan. Pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 7

Pasal 8

entuan mengenai tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati. (S (6 (7 (1

Pasal 9

(1)Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan produk perikanan.
(24)Budidaya ikan dapat dilakukan oleh perseorangan, perusahaan perikanan (9
(1)
(1)
(2)serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Budidaya ikan yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahan perikanan harus menerapkan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar. Pengembangan budidaya ikan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)