DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3. 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN Menetapkan Dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Pasaman Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran,
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film, pegelaran kesenian,musik,tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, kendaran bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan b. d. e. £ h. 1. pertandingan olah raga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film sebesar 3076 (tiga puluh persen)dari harga tanda masuk,
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
c.kontes kecantikan sebesar 255 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
d.kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20”o (dua puluh persen) dari harga tanda masuk:
e.pameran sebesar 20”6 (dua puluh persen) dari harga tanda masuk,
f.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 70Y6 (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen,
g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 2596 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk:
h.permainan bilyar dan boling sebesar 3076 (tiga puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen,
i.pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
j.permainan ketangkasan sebesar 456 (empat puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
k.panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 45X (empat puluh lima persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen, Il. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 30Y6 (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk, dan
m.pertandingan olah raga sebesar 1596 ( lima belas persen) dari harga tanda masuk.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar jenis logam batuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 206 (dua puluh persen).

5.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang di ambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air ) dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan» 0 A9 cp dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal, z7 Desember 2018 BUPATI PASAMAN, USUF LUBIS Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal, 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, M.S , SH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR lo NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (13/127/2018)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran,
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.tontonan film, pegelaran kesenian,musik,tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, kendaran bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center), dan b. d. e. £ h. 1. pertandingan olah raga.
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai berikut :

a.tontonan film sebesar 3076 (tiga puluh persen)dari harga tanda masuk,
b.pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
c.kontes kecantikan sebesar 255 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
d.kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 20”o (dua puluh persen) dari harga tanda masuk:
e.pameran sebesar 20”6 (dua puluh persen) dari harga tanda masuk,
f.diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 70Y6 (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen,
g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 2596 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk:
h.permainan bilyar dan boling sebesar 3076 (tiga puluh persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen,
i.pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
j.permainan ketangkasan sebesar 456 (empat puluh lima persen) dari harga tanda masuk,
k.panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 45X (empat puluh lima persen) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen, Il. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 30Y6 (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk, dan
m.pertandingan olah raga sebesar 1596 ( lima belas persen) dari harga tanda masuk.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar jenis logam batuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

4.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tarif Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 206 (dua puluh persen).

5.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang di ambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air ) dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan» 0 A9 cp dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal, z7 Desember 2018 BUPATI PASAMAN, USUF LUBIS Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal, 27 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, M.S , SH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR lo NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (13/127/2018)