DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Susunan Organisasi 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 4. Eselon Jabatan Perangkat Daerah 5. Tata Kerja 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), M enetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16). 8. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman, Bupati adalah Bupati Pasaman,AN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah: Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomj, 4. 5. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, 7. 10 4

(2)
(1)Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas. 8. 9.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

a.Kepala
b.Sekretariat, terdiri dari :
1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. 2.Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan. Cc. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
3. 1.Seksi Penataan Lingkungan.
4. 2.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
5. 3.Seksi Penaatan Hukum Lingkungan
d.Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
1. 1.Seksi Kebersihan.
2. 2.Seksi Pertamanan.
3. 3.Seksi Sarana Prasarana.
e.Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman terdiri dari :
1. 1.Seksi Perencanaan.
2. 2.Seksi Perumahan Rakyat.
3. 3.Seksi Kawasan Permukiman.
f.Unit Pelaksana Teknis Kegiatan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman:

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,
b.pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman: C. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas: Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman:
b.pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, C. pembinaan dan pelaksanaan urusan Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,
d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman:
e.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, (4

(1)
(2)f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
1. a.membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
2. b.memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan : Cc. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman : d. mempertanggungjawabkan tugas Dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah,
3. e.memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran :
4. f.membina unsur-unsur Dinas dan mengembangkan tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
5. g.menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan Dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas :
6. h.melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional :
7. g.mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas:
8. i.melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 6

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas: Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.

(3)
(4)
(5)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi : a. b. Cc. d. e. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas, pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas, pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi sekretariat Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas Sekretariat, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat, Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. l. m. menyusun program dan rencana kerja Sekretariat berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan Dinas. : melaksanakan pengelolaan administrasi umum kepegawaian: melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan anggaran yang dilakukan oleh masing- masing bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional, melaksanakan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi dilingkungan Dinas, melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan Dinas, melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata naskah dinas kearsipan, dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, melaksanakan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang : melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan, melaksanakan dan pembinaan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas, melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. b. d. e. f g h. i. k. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman membawahi : a. b. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian,
b.pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan Humas, Cc. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, kegiatan analisis jabatan, formasi pegawai, pengelolaan proses mutasi, cuti, pembinaan dan disiplin pegawai, pengembangan pegawai serta kesejahteraan pegawai:
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
a.menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
b.menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, Cc. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang urusan umum dan kepegawaian,
d.melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya,
e.melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien,
f.menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor:
g.memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor:
h.mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya,

(1)
(2)
(3)
(4)
1. i.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian Dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain: J. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan lain-lain:
2. k.menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan duk pegawai, Il. menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai,
3. m.menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian Dinas:
4. n.melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian Dinas, O. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten,
5. p.menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan diklat di bidang
6. g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan: dan
7. r.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 8

Subbagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris: Subbagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan Dinas serta menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan Dinas, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan:
b.pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan dan : Cc. penyusunan rencana, penyiapan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta penyusunan laporan keuangan Dinas, pengelolaan Dinas: dan
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi pengelolaan keuangan dan Dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan di bidang urusan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugas,

(1)
(2)
(3)b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, C. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan, d. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan Dinas dan perbendaharaan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan, €. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja Dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang, f. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Dinas,

8.melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas, h. mempersiapkan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan, i. menghimpun program kerja Dinas dalam rangka evaluasi tugas Dinas, J- menyusun RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas, k. menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Dinas secara berkala yang merupakan kewajiban Dinas seperti : AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan dan lain-lain, l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan, dan IN. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 9

Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Lingkungan Hidup, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan:
b.Perumusan perencanaan tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, (4

(5)j. k. Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pelaksanaan program peningkatan pengendalian polusi: Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan. Perumusan kebijakan teknis tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, Perumusan perencanaan tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, d. e. f & h. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. h. Merumuskan kebijakan teknis tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, Merumuskan perencanaan tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, Melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Melaksanakan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, Melaksanakan program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Melaksanakan program peningkatan pengendalian polusi, Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dan penaatan hukum lingkungan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. b. c. e. £ g Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Lingkungan Hidup membawahi : a. b. Cc. Seksi Penataan Lingkungan: Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Seksi Penaatan Hukum Lingkungan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

Pasal 10

Seksi Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup: Seksi Penataan Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :

a.Penyusunan kebijakan teknis tata lingkungan:
b.Perumusan perencanaan tata lingkungan:
c.Pelaksanaan koordinasi penilaian lingkungan bersih dan sehat: Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
a.Menyusun kebijakan teknis tata lingkungan:
b.Merumuksan perencanaan tata lingkungan,
c.Melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan bersih dan sehat,
d.Melaksanakan koordinasi pengkajian dampak lingkungan,
e.Melaksanakan koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
f.Melaksanakan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih:
g.Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen lingkungan,
h.Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:
i.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata lingkungan: J-. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…