DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
6.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Bupati adalah BupatiPasaman.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5.Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasaman.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
9.Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
(2)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Perpustakaan, membawahi :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan.
4. d.Bidang Kearsipan, membawahi :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Arsip; dan
  2. 2.Kepala Seksi Pengelolaan Arsip.
(3)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. b.pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
2. b.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
3. c.pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaa, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
4. d.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
5. e.pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Pasal 7

(1)Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2)Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perpustakaan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
2. b.pelaksanaan layanan otomasi dan kerja sama perpustakaan;
3. c.pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan;
4. d.pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
5. e.pelaksanaan pembinaan pengembangan tenaga perpustakaan;
6. f.pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perpustakaan membawahi:
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan pada lingkup Sub- Substansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
2. b.melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
3. c.melaksanakan pengembangan pengolahan pengalih mediaan naskah kuno;
4. d.melestarikan naskah kuno milik Daerah;
5. e.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub- Substansi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan; dan
7. g.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan pada lingkup Sub- Substansi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan;
2. b.melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan layanan, otomasi, dan kerjasama perpustakaan;
3. c.meningkatkan budaya gemar membaca;
4. d.mengembangkan dan memelihara layanan perpustakaan elektronik;
5. e.mengoordinasikan penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
6. f.menyusun data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan;
7. g.mengelola dan mengembangkan jaringan otomasi perpustakaan;
8. h.melaksanakan inisiasi kerjasama perpustakaan; dan
9. i.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Bidan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2)Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kearsipan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;
2. b.penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kearsipan;
3. c.pengelolaan, perlindungan penyelamatan dan perizinan penggunaan kearsipan; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pembinaan Kearsipan membawahi:
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Arsip; dan
2. b.Kepala Seksi Pengelolaan Arsip.

Pasal 11

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Arsip dipimpin oleh Sub- Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Arsip sebagaimana dimaksud ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan pada lingkup Sub- Substansi Pembinaan Sumber Daya Manusia Arsip;
2. b.melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia arsip;
3. c.memberdayakan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah;
4. d.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan arsip; dan
5. e.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…