DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4348):

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DAN BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAIYO. 19. 1) 14. 16.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pasaman Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Saiyo adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo Kabupaten Pasaman yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses Pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. 4. 5. 6. 7. Sistim Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Dewan Pengawas adalah Organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 8. 9. .Tata kelola adalah tata kelola Perusahaan Umum Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi dan kewajaran. . Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah. .Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD. . Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Saiyo dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. 13

Pasal 2

Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Saiyo bertujuan untuk :

a.menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:
b.meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di daerah: C. mewujudkan penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum:
d.mewujudkan pengelolaan perusahaan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional: dan e. meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum TK. II Kabupaten Pasaman.
(2)Perumda Air Minum Tirta Saiyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo berkedudukan dan berkantor pusat di Lubuksikaping.
(2)Perumda Air Minum Tirta Saiyo dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Saiyo merupakan perusahaan daerah yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
(2)Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SPAM jaringan perpipaan: dan/atau
2. b.SPAM bukan jaringan perpipaan.
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.unit air baku,
2. b.unit produksi,
3. c.“unit distribusi, dan
4. d.unit pelayanan.
(2)SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas : sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan
1. e.bangunan penangkap mata air. AO rp
(3)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.
(4)Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
(5)Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Saiyo tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda Air Minum Tirta Saiyo merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saiyo bersumber dari :
1. a.penyertaan modal daerah,
2. b.pinjaman,
3. c.hibah, dan
4. d.sumber modal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAIYO

Pasal 10

l) Organ Perumda Air Minum Tirta Saiyo terdiri atas :

a.KPM:
b.Dewan Pengawas, dan
c.Direksi. (

(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 11

(1)Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Saiyo.
(2)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Saiyo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Keputusan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus sesuai dengan kebijakan investasi pemerintah daerah.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang : perubahan anggaran dasar pelimpahan aset tetap: kerjasama: investasi dan pembiayaan, penyertaan modal pemerintah daerah: pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi, penetapan besaran penggunaan laba: pengesahan laporan tahunan: penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saiyo, dan/atau jaminan aset berjumlah lebih dari 50 X (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Saiyo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. La Mp AO Up
(6)Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum:
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DAN BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SAIYO. 19. 1) 14. 16.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pengaturan Perumda Air Minum Tirta Saiyo bertujuan untuk :

a.menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat:
b.meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di daerah: C. mewujudkan penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum:
d.mewujudkan pengelolaan perusahaan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional: dan e. meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum TK. II Kabupaten Pasaman.
(2)Perumda Air Minum Tirta Saiyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lambang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo berkedudukan dan berkantor pusat di Lubuksikaping.
(2)Perumda Air Minum Tirta Saiyo dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 5

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Saiyo bergerak di bidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah.
(2)Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SPAM jaringan perpipaan: dan/atau
2. b.SPAM bukan jaringan perpipaan.
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.unit air baku,
2. b.unit produksi,
3. c.“unit distribusi, dan
4. d.unit pelayanan.
(2)SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas : sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan
1. e.bangunan penangkap mata air. AO rp
(3)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.
(4)Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
(5)Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari

BAB IV

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Saiyo tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda Air Minum Tirta Saiyo merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Saiyo bersumber dari :
1. a.penyertaan modal daerah,
2. b.pinjaman,
3. c.hibah, dan
4. d.sumber modal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAIYO

Pasal 10

l) Organ Perumda Air Minum Tirta Saiyo terdiri atas :

a.KPM:
b.Dewan Pengawas, dan
c.Direksi. (

(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(4)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 11

(1)Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Saiyo.
(2)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Saiyo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Keputusan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus sesuai dengan kebijakan investasi pemerintah daerah.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewenangan dibidang : perubahan anggaran dasar pelimpahan aset tetap: kerjasama: investasi dan pembiayaan, penyertaan modal pemerintah daerah: pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi, penetapan besaran penggunaan laba: pengesahan laporan tahunan: penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Saiyo, dan/atau jaminan aset berjumlah lebih dari 50 X (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Saiyo dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. La Mp AO Up
(6)Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.