DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 2 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 4 Nomor 23n Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD negeri dan SMP Negeri
(2)Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.biaya satuan pendidikan;
2. b.biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. c.biaya pribadi peserta didik.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Orang tua berhak berperan serta dan memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya. 6
(3)dihapus
(4)dihapus

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis.
(2)Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan penjualan buku pelajaran kepada peserta didik dan/atau wali murid peserta didik.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. 7 Ditetapkan di Lubuk Sikaping Padatanggal 11 Juli 2017 BUPATI PASAMAN, dto YUSUF LUBIS Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, dto M. SALEH, SH, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590126 198603 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : ( 3 /51/ 2017 ) Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ERI HERMAWAN,SH NIP. 196311241993081001 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS I. UMUM Sejak lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis. Pemerintah Kabupaten Pasaman melaksanakan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan mulai dari SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta. Namun demikian untuk keperluan siswa seperti baju seragam sekolah dan alat tulis tetap dibebankan kepada orang tua murid. Untuk sekolah- sekolah negeri pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan melalui bentuk kegiatan yang ada pada dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman sedangkan untuk sekolah Swasta atau sekolah yang berada dibawah instansi vertikal pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan melalui pemberian dana hibah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 membawa perubahan yang siginifikat terhadap kewenangan pemerintah daerah. Salah satu kewenangan tersebut yaitu kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Selama ini kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tersebut 9 merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten. Namun seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabuaten Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis yang semula mencakup semua jenjang pendidikan, diubah hanya diberlakukan untuk jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten termasuk biaya seragam sekolah dan buku tulis meskipun dalam jumlah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk sekolah swasta dan sekolah yang berada dibawah instansi vertikal pada semua jenjang pendidikan tetap dapat diberikan bantuan berupa dana hibah yang pemberiannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Yang termasuk dalam satuan biaya pendidikan terdiri dari : 1) biaya investasi, yang terdiri atas: 10

a.biaya investasi lahan pendidikan; dan
b.biaya investasi selain lahan pendidikan. 2) biaya operasi, yang terdiri atas:
a.biaya personalia; dan
b.biaya nonpersonalia. 3) bantuan biaya pendidikan; dan 4) beasiswa. Huruf b Yang termasuk biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; 1) biaya investasi, yang terdiri atas:
a.biaya investasi lahan pendidikan; dan
b.biaya investasi selain lahan pendidikan. 2) biaya operasi, yang terdiri atas:
a.biaya personalia; dan
b.biaya nonpersonalia. Huruf c Yang termasuk biaya peserta didik terdiri dari ;
a.baju seragam sekolah; dan
b.buku tulis yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas 11

Pasal 10

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah guru PNS, guru honorer/kontrak pada sekolah negeri. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 2 perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 4 Nomor 23n Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pendidikan gratis dilaksanakan pada tingkat SD negeri dan SMP Negeri
(2)Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. a.biaya satuan pendidikan;
2. b.biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. c.biaya pribadi peserta didik.
  1. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Orang tua berhak berperan serta dan memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya. 6
(3)dihapus
(4)dihapus

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis.
(2)Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan penjualan buku pelajaran kepada peserta didik dan/atau wali murid peserta didik.

Pasal 11

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Yang termasuk dalam satuan biaya pendidikan terdiri dari : 1) biaya investasi, yang terdiri atas: 10

a.biaya investasi lahan pendidikan; dan
b.biaya investasi selain lahan pendidikan. 2) biaya operasi, yang terdiri atas:
a.biaya personalia; dan
b.biaya nonpersonalia. 3) bantuan biaya pendidikan; dan 4) beasiswa. Huruf b Yang termasuk biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; 1) biaya investasi, yang terdiri atas:
a.biaya investasi lahan pendidikan; dan
b.biaya investasi selain lahan pendidikan. 2) biaya operasi, yang terdiri atas:
a.biaya personalia; dan
b.biaya nonpersonalia. Huruf c Yang termasuk biaya peserta didik terdiri dari ;
a.baju seragam sekolah; dan
b.buku tulis yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas 11

Pasal 10

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah guru PNS, guru honorer/kontrak pada sekolah negeri. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 3