DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum: a. b. d.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang 3. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah4. dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5679), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN Menetapkan : Dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Pos Kesehatan Jorong atau yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Jasa pelayanan kesehatan terdiri dari jasa pelayanan obat, jasa medis, penunjang kesehatan, tindakan kesehatan, fasilitas dan akomodasi yang diberikan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Polindes.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan di Puskemas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Pos Kesehatan Jorong yang dapat dikenakan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut : a.rawat jalan : pelayanan rawat jalan,

b.pelayanan gawat darurat pelayanan gawat darurat,
c.rawat inap, terdiri atas:
1. 1.biaya rawat inap,
2. 2.jasa visite dokter umum atau spesialis:
3. 3.tindakan non bedah:
4. 4.bimbingan rohani, dan
5. 5.konsultasi penata gizi. . pemeriksaan penunjang diagnostik: pemeriksaan radio diagnostik, tindakan spesialistik, tindakan operasi, . tindakan rehabilitasi medik, d. e. £ g h. pemakaian oksigen:ws. pengujian kesehatan,j
k.pelayanan ambulance, Il. perawatan jenazah,
m.laboratorium kesehatan, dan
n.pelayanan visum. . Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup Pelayanan Kesehatan.
(2)Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
(4)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proporsional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan.
(5)Besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan membagi belanja dengan potensi pengguna jasa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskel, Polindes dan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II 3. Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) dan ayat (S5) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dihapus,
(2)Kelas rawatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kelas I (satu) yaitu satu kamar dengan satu tempat tidur,
2. b.kelas II (dua) yaitu satu kamar dengan dua tempat tidur: dan
3. c.kelas III (tiga) yaitu satu kamar lebih dari empat tempat tidur.
(3)Tarif tindakan kesehatan kepada pasien rawat inap disesuaikan dengan kelas perawatan pasien.
(4)Dihapus,
(5)Dihapus,
(6)Setiap pasien yang mendapatkan rawatan bersama lebih dari 1 dokter spesialis, maka rawatan disesuaikan dengan jumlah dokter spesialis yang memberikan layanan. 4. A . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 11

(1)Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel, dan Polindes berupa Jasa Pelayanan Kesehatan dan jasa sarana langsung disetorkan ke Kas Umum Daerah.
(2)Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Polindes.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengembalian dan penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. . Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap Kendaraan Bermotor wajib dilakukan pengujian teknis.
(2)Pengujian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian, pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus berada dijalan.
(4)Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum.
(5)Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. 6. . Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Besarnya retribusi untuk pengujian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. . Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(2)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Ditetapkan di Lubuk Sikaping No Jabatan pada tanggal 8 Oktober 2018 1. | Sekda /4nT BUPATI PASAMAN, 2. KepalaIBKD 4. | Sekretaris 2395. | Kabid 6. | Kasubid SUF LUBIS Tanggal JS. S- (8 Diundangkan di Lubuk Sikaping padatanggal 8 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN , SH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( 2/46/2018 ) aa | LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 3 TAHUN 2018 TANGGAL : 8 Oktober 2018 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
1. a.Retribusi Uji Berkala Pertama
  1. 1.Administrasi Rp 18.000,-
  2. 2.Jasa - Mobil Bus dan Barang Rp 38.000,- - Mobil Penumpang Rp 33.000,-
  3. 3.Pembubuhan Nomor Uji Rp 78.000,-
  4. 4.Pemasangan Tanda Samping - Ukuran Kecil Rp 15.000,- - Ukuran Besar Rp 16.000,-
  5. 5.Tanda Uji Rp 16.000,- b.
  6. 6.Kartu Uji Rp 16.000,- Retribusi Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku
  7. 1.Administrasi Rp 13.000,-
  8. 2.Jasa - Mobil Bus dan Barang Rp 28.000,- - Mobil Penumpang Rp 28.000,-
  9. 3.Pemasangan Tanda Samping - Ukuran Kecil Rp 15.000,- - Ukuran Besar Rp 16.000,-
  10. 4.Tanda Uji Rp 16.000,-
  11. 5.Kartu Uji Rp 16.000,- NX BUPATI PASAMAN YUSUF LUBIS | TELAH DIT Et SECARAOa pnema PALA NA TAAT No Jabatan Tanggal Paraf
2. i.|sekda “| fog | 9g W-W Tn 2. | Kepala BKD ' ea 3. | Sekretaris U- DP. 1 4. | Kabid S-0-19
  1. 5.| Kasubid S.(o-id Liri 8/19

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum: a. b. d.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang 3. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah4. dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 5679), 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN Menetapkan : Dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Pos Kesehatan Jorong atau yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Jasa pelayanan kesehatan terdiri dari jasa pelayanan obat, jasa medis, penunjang kesehatan, tindakan kesehatan, fasilitas dan akomodasi yang diberikan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Polindes.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

b.pelayanan gawat darurat pelayanan gawat darurat,
c.rawat inap, terdiri atas:
1. 1.biaya rawat inap,
2. 2.jasa visite dokter umum atau spesialis:
3. 3.tindakan non bedah:
4. 4.bimbingan rohani, dan
5. 5.konsultasi penata gizi. . pemeriksaan penunjang diagnostik: pemeriksaan radio diagnostik, tindakan spesialistik, tindakan operasi, . tindakan rehabilitasi medik, d. e. £ g h. pemakaian oksigen:ws. pengujian kesehatan,j
k.pelayanan ambulance, Il. perawatan jenazah,
m.laboratorium kesehatan, dan
n.pelayanan visum. . Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup Pelayanan Kesehatan.
(2)Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
(4)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proporsional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan Pelayanan Kesehatan.
(5)Besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan membagi belanja dengan potensi pengguna jasa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskel, Polindes dan UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II 3. Peraturan Daerah ini. . Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) dan ayat (S5) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Dihapus,
(2)Kelas rawatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kelas I (satu) yaitu satu kamar dengan satu tempat tidur,
2. b.kelas II (dua) yaitu satu kamar dengan dua tempat tidur: dan
3. c.kelas III (tiga) yaitu satu kamar lebih dari empat tempat tidur.
(3)Tarif tindakan kesehatan kepada pasien rawat inap disesuaikan dengan kelas perawatan pasien.
(4)Dihapus,
(5)Dihapus,
(6)Setiap pasien yang mendapatkan rawatan bersama lebih dari 1 dokter spesialis, maka rawatan disesuaikan dengan jumlah dokter spesialis yang memberikan layanan. 4. A . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 11

(1)Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel, dan Polindes berupa Jasa Pelayanan Kesehatan dan jasa sarana langsung disetorkan ke Kas Umum Daerah.
(2)Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, UPTD Laboratorium Kesehatan, Puskel dan Polindes.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengembalian dan penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. . Ketentuan ayat (5) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap Kendaraan Bermotor wajib dilakukan pengujian teknis.
(2)Pengujian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian, pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus berada dijalan.
(4)Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum.
(5)Setiap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. 6. . Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pasal 73

(2)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per menara per tahun.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Ditetapkan di Lubuk Sikaping No Jabatan pada tanggal 8 Oktober 2018 1. | Sekda /4nT BUPATI PASAMAN, 2. KepalaIBKD 4. | Sekretaris 2395. | Kabid 6. | Kasubid SUF LUBIS Tanggal JS. S- (8 Diundangkan di Lubuk Sikaping padatanggal 8 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN , SH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 3 NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT ( 2/46/2018 ) aa | LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR : 3 TAHUN 2018 TANGGAL : 8 Oktober 2018 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
1. a.Retribusi Uji Berkala Pertama
  1. 1.Administrasi Rp 18.000,-
  2. 2.Jasa - Mobil Bus dan Barang Rp 38.000,- - Mobil Penumpang Rp 33.000,-
  3. 3.Pembubuhan Nomor Uji Rp 78.000,-
  4. 4.Pemasangan Tanda Samping - Ukuran Kecil Rp 15.000,- - Ukuran Besar Rp 16.000,-
  5. 5.Tanda Uji Rp 16.000,- b.
  6. 6.Kartu Uji Rp 16.000,- Retribusi Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku
  7. 1.Administrasi Rp 13.000,-
  8. 2.Jasa - Mobil Bus dan Barang Rp 28.000,- - Mobil Penumpang Rp 28.000,-
  9. 3.Pemasangan Tanda Samping - Ukuran Kecil Rp 15.000,- - Ukuran Besar Rp 16.000,-
  10. 4.Tanda Uji Rp 16.000,-
  11. 5.Kartu Uji Rp 16.000,- NX BUPATI PASAMAN YUSUF LUBIS | TELAH DIT Et SECARAOa pnema PALA NA TAAT No Jabatan Tanggal Paraf
2. i.|sekda “| fog | 9g W-W Tn 2. | Kepala BKD ' ea 3. | Sekretaris U- DP. 1 4. | Kabid S-0-19
  1. 5.| Kasubid S.(o-id Liri 8/19