Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2017
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-undangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo UndangUndangNomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4348);
165);
123);
3); 7
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
8
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : A. Pendapatan Rp.971.661.069.847,19 B. Belanja Rp.1.016.344.063.596,08 Devisit Rp.(44.682.993.748,89) C. Pembiayaan - Penerimaan Rp.143.534.817.628,57 - Pengeluaran Rp. 15.284.000.000,00 PembiayaanNetto Rp. 128.250.817.628,57
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut : (1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 57.413.114.971,19dengan rincian sebagai berikut : 9
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
11 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 14 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
15
dan
Membuka PDF…