DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, N
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DAN BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Bupati adalah Bupati Pasaman.
16.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2020.

Pasal 3

RPJMD bertujuan sebagai :

a.pedoman dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya, dan
c.pedoman bagi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup RPJMD meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta prioritas dan Program strategis Pemerintah Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bertahap sebagai penjabaran strategis.
(2)
(1)
(2)
(3)

Pasal 5

Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah BAB V Visi, Misi, Arah Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah BABIX : Penutup (1 Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

: Pendahuluan BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Keuangan Daerah BABIV :

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. RPJMD wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk memastikan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah dapat dicapai guna mewujudkan (1 pembangunan jangka panjang Daerah. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

a.perumusan kebijakan perencanaan Daerah,
b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan

(2)
1. c.hasil dari rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan/atau Cc. terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman. Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 2y Agustus 2021 BUPATI PASAMAN, « BENNY UTAMA Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN, MARA ONDAK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/51 /2021) 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR. 4..TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026 UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman berkewajiban Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, N
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN DAN BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Bupati adalah Bupati Pasaman.
16.Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Pasal 3

RPJMD bertujuan sebagai :

a.pedoman dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan Program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD setiap tahunnya, dan
c.pedoman bagi penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup RPJMD meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta prioritas dan Program strategis Pemerintah Daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pasaman. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005 - 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun sekali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan, kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. bertahap sebagai penjabaran strategis.
(2)
(1)
(2)
(3)

Pasal 5

BAB I

: Pendahuluan BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Gambaran Keuangan Daerah BABIV :

Pasal 6

Pasal 7

a.perumusan kebijakan perencanaan Daerah,
b.pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan

(2)
1. c.hasil dari rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan/atau Cc. terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.