DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 55 Tahun 2021

Nomor: 55
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Ringkasan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Bupati adalah Bupati Pasaman;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Kepala
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan;dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan, terdiri dari :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial.
4. d.Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pananganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan dan Urusan Korban Bencana;dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin.
5. e.Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial;dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. f.Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  1. 1.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Sosial;dan
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial.
(4)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial yang meliputi bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial serta bidang bantuan dan rehabilitasi sosial;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. c.pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dankoordinasipelaksanaantugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
2. b.pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
3. c.pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
4. d.pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas bidang;
5. e.pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris membawahi:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 6

(1)Kelompok Jabatan Fugsional Sub-Substansi Keuangan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pertanggungjawaban anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan serta pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program, anggaran dan pertanggungjawaban, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi penganggaran di lingkungan Dinas.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub- Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan fasilitas lingkup dinas dalam menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas.

Pasal 8

(1)Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2)Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan penyusunan rencana umum dan petunjuk teknis program Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan;
2. b.penyusunan perencanaan pendataan bidang sosial;
3. c.penyelenggaraan kerjasama pemutakhiran data bidang sosial;
4. d.pelaksanaan sinkronisasi data, informasi kesejahteraan sosial;
5. e.pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial;
6. f.pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial;
7. g.pelaksanaan penyebaran informasi kesejahteraan sosial;
8. h.pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi;
9. i.pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan taman makam pahlawan;
10. j.penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;dan
11. k.penanggungjawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional;
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan membawahi :
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, penyusunan SOP, petunjuk Teknis, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Sub- Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun rencana dan petunjuk teknis, melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016