DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN KEWENANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
(2). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(3). Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.

Pasal 6

Berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah maka Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang dilaksanakan pemerintah daerah meliputi bidang :

a.perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energy sumber daya mineral
f.perdagangan
g.perindustrian.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah Urusan Pemerintahan Konkuren tersebut mendapat penetapan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Rincian dari masing-masing bidang Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Rincian dari masing-masing bidang Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

a.penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
c.penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren;
d.penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e.penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
g.penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN KEWENANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
(2). Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(3). Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.

Pasal 6

Berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah maka Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang dilaksanakan pemerintah daerah meliputi bidang :

a.perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energy sumber daya mineral
f.perdagangan
g.perindustrian.

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 10

Pasal 11

Rincian dari masing-masing bidang Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

a.penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
c.penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren;
d.penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e.penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f.penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
g.penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.