Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun2011tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 4. 5. 6. 7. 8. Pasaman Tahun 2008 Nomor 3):
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman. Bupati adalah Bupati Pasaman. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 4. 5. 6. 7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.126.087.194.718,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tyjuh Ratus Delapan Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp. 27.030.386.963,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.153.117.581.681,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1) Semula Rp. 79.789.987.970,- 2) Bertambah Rp. 30.846.475.693,- Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 110.636.463.663,- perubahan
1) Semula Rp. 600.000.000,- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. O,- Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 600.000.000,- setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 110.036.463.663,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. O,-
Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
1) Semula Rp. 91.879.234.365,- 2) Bertambah Rp. 405.331.827,- Jumlah Asli Daerah setelah perubahan Rp. 92.284.566.192,-
1) Semula Rp. 879.843.812.563,- 2) (Berkurang) Rp. (10.798.586.591.-) Jumlah Pendapatan Transfer setelah Rp. 869.045.225.972,- perubahan
1) Semula Rp. 74.574.159.820,- 2) Bertambah Rp. 6.577.166.034,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Rp. 81.151.325.854,- Sah setelah perubahan
1) Semula Rp. 8.805.357.480,- 2) Bertambah Rp. 178.039.180,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 3.983.396.660,-
1) Semula Rp. 5.926.188.500,- 2) Bertambah Rp. 153.060.000.,- Jumlah Retribusi Daerah setelah Rp. 6.079.248.500,- perubahan
1) Semula Rp. 10.380.882.239,- 2) (Berkurang) Rp. (896.407.457,-) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 9.484.474.782,- Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan
1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. Yang Sah setelah perubahan
1) Semula Rp. 2) (Berkurang) Rp. Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Rp. setelah perubahan
1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Rp. perubahan 53.773.708.536,-
1) Semula Rp. 29.978.559.820,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp. 29.978.559.820,- perubahan
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. O,- /
1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai Rp. Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan setelah perubahan 51.172.766.034,-
Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) Semula Rp. 867.691.836.815,- 2) Bertambah Rp. 32.281.566.029,- Jumlah Belanja Operasional setelah Rp. 899.973.402.844,- perubahan
1) Semula Rp. 144.598.333.307,- 2) (Berkurang) Rp. (4.982.655.319,-) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 139.616.177.988,-
1) Semula Rp. 2.000.000.000,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. 2.000.000.000,- perubahan
1) Semula Rp. 111.196.524.596,- 2) (Berkurang) Rp. (268.523.747,-) Jumlah Belanja Transfer setelah Rp. 110.928.000.849,- perubahan
1) Semula Rp. 530.086.622.364,- 2) (Berkurang) Rp. (12.876.757.462,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp. 517.209.864.902,- perubahan
1) Semula Rp. 327.249.339.331,- 2) Bertambah Rp. 45.029.923.491,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 372.279.262.822,- perubahan . Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan . Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan . Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan . Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan
1) Semula 2) (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan
1) Semula 2) (Berkurang) Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. O.- Rp. O,- Rp. 10.355.875.120,- Rp 128.400.000,- Rp. 10.484.275.120,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,- d. e. £ Rp. Rp.
800.000.000,- 350.000.000,- Rp. 1.150.000.000,- 23.879.592.857,- 5.143.210.847,- Rp Rp. Rp Rp. Rp. 29.022.803.704,- 47.521.553.750,- (1.720.277.088,-) Rp. Rp. Rp. 45.801.276.662,- 64.445.177.940,- (6.167.266.547 ,-) 58.277.911.393,-Rp dan Irigasi setelah perubahan
1) Semula Rp. 2) (Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. setelah perubahan
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Rp. O,- Berwujud setelah perubahan
2.000.000.000,- O,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp. perubahan 2.000.000.000,-
1) Semula Rp. 2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Rp. perubahan b.Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp. 2) (Berkurang) Rp. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp. setelah perubahan
109.385.720.201,- Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) Semula Rp. 79.789.987.970,- 2) Bertambah Rp. 30.846.475.693,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 110.636.463.663,- perubahan
1) Semula Rp. 600.000.000,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 600.000.000,- perubahan
1) Semula Rp. 79.789.987.970,- 2) Bertambah Rp. 30.846.475.693,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 110.636.463.663,- Tahun Sebelumnya setelah perubahan
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Rp. O,- perubahan
1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Rp. O,- Yang Dipisahkan setelah perubahan
1) Semula Rp. O,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. |O,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. O,- / setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. 0,- Rp. O.- Rp. 0,-
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan
1) Semula 2) Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. 600.000.000,- Rp. O,- Rp. 600.000.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,- Rp. O,-
1) Semula Rp. 0,- 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. O,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Rp. O,- Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini terdiri atas :
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran, Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM, Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD:
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Membuka PDF…