DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pasaman

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupatan Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5148);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Lubuksikaping;
6.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman;
7.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat termasuk infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Pasaman.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 BAZNAS Kabupaten mempunyai fungsi :

a.Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
b.Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
c.Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
d.Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten;
e.Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan pewakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten wajib :

a.Melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten;
b.Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait ditingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpul pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
c.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun; dan
d.Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

a.Ketua
b.Wakil Ketua;
c.Bidang Pengumpulan;
d.Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e.Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
f.Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
g.Satuan Audit Internal

Pasal 9

(1)Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten
(2)Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua.
(4)Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil
(5)Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan.

Pasal 10

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupatan Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5148);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Lubuksikaping;
6.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman;
7.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
8.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
9.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
14.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
16.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5)Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BAZNAS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat termasuk infak, sedekah, wakaf dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Pasaman.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 BAZNAS Kabupaten mempunyai fungsi :

a.Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
b.Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
c.Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten;
d.Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten;
e.Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan pewakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten wajib :

a.Melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten;
b.Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait ditingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpul pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
c.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun; dan
d.Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

a.Ketua
b.Wakil Ketua;
c.Bidang Pengumpulan;
d.Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e.Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
f.Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
g.Satuan Audit Internal

Pasal 9

(1)Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten
(2)Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf g dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten dalam koordinasi Wakil Ketua.
(4)Amil BAZNAS Kabupaten bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil
(5)Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan.

Pasal 10

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten