DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tugas dan tanggung jawab, b. Pelayanan Gizi: c. Surveilans Gizi, d. pencegahan dan penanganan Balita Stunting, e. pembinaan dan pengawasan, dan f. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih ditemukan anak yang mengalami kekurangan gizi di Kabupaten Pasaman, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui upaya perbaikan gizi, Cc. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan upaya perbaikan gizi di Kabupaten Pasaman perlu diatur dengan Peraturan Daerah,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Upaya Perbaikan Gizi, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan:
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG UPAYA PERBAIKAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Pasaman. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Pasaman Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaan bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial, Perangkat Daerah 3. 4. 5. yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keluarga berencana, 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perikanan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pemerintah Nagari adalah Walinagari di bantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Surveilans Gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pasaman. Kader Kesehatan adalah tenaga yang berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerja secara sukarela berperan dibidang kesehatan baik di Posyandu maupun di luar Posyandu. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. pertanian 7. 8. 17. 18. 19. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan: a. b.

(2)asas kecermatan, asas prioritas, asas manfaat, asas berkelanjutan, asas perlindungan, asas penghormatan, asas norma agama, asas akuntabilitas, dan asas kearifan lokal. e. £ 8 h. .

Pasal 3

Pengaturan upaya perbaikan Gizi ditujukan untuk menjamin:

a.setiap orang memiliki akses terhadap informasi Gizi dan pendidikan Gizi,
b.setiap orang terutama kelompok rawan Gizi memiliki akses terhadap pangan yang bergizi, dan
c.setiap orang memiliki akses terhadap Pelayanan Gizi dan kesehatan. (1 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan Gizi seimbang,
b.perbaikan perilaku sadar Gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, Cc. peningkatan akses dan mutu pelayanan Gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan
d.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan Gizi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan tanggung jawab,
b.Pelayanan Gizi:
c.Surveilans Gizi,
d.pencegahan dan penanganan Balita Stunting,
e.pembinaan dan pengawasan, dan
f.peran serta masyarakat.

Pasal 5

Sasaran upaya perbaikan Gizi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Dinas dan Perangkat Daerah Terkait,
b.Pemerintah Nagari, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja putri: wanita usia subur, ibu hamil, nifas dan menyusui, pekerja wanita, dan TR MP An . usia lanjut.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Dalam rangka upaya perbaikan Gizi Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
(2)Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

a.penyelengaraan dan fasilitasi Gizi skala Daerah:
b.penyelenggaraan penanggulangan masalah Gizi skala Daerah, Cc. perbaikan Gizi keluarga dan masyarakat:
d.memenuhi kecukupan dan perbaikan Gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan Gizi, dan dalam situasi darurat,
e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status Gizi: f. menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan Gizi di fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah: dan
g.melaksanakan, fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan Gizi di Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pelaksanaan upaya perbaikan Gizi di Nagari, Pemerintah Nagari mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. a.peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari:
2. b.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, dan Cc. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan dan Gizi masyarakat Nagari.
(2)Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.perbaikan Gizi untuk pencegahan kekurangan Gizi:
2. b.peningkatan pola hidup bersih dan sehat:dan Cc. pencegahan kematian ibu dan anak.
(3)Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah Terkait.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…