Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 11 Tahun 2016
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan tentang Tarif PBB perdesaan dan perkotaan.
Peraturan Daerah ini mengatur perubahan tentang Tarif PBB perdesaan dan perkotaan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
5234);
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
4488);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66), diubah menjadi sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 15 September 2016 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 15 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI ttd. DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan pajak Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 yang besarnya ditetapkan oleh Bupati setiap 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun untuk obyek pajak tertentu sesuai dengan perkembangan wilayah. Penerapan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,3 % (nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif tersebut ditetapkan dengan menyebutkan klausal “paling tinggi”, sehingga bersifat fleksibel yang dapat berubah dalam masa periode tertentu sesuai dengan kondisi wilayah. Fleksibilitas penerapan tarif tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara daerah Kabupaten/Kota satu dengan daerah Kabupaten/Kota lain. Sehingga menimbulkan permasalahan rasa keadilan dikalangan masyarakat terutama daerah yang berbatasan yang memiliki perbedaan tarif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menetapkan 2 tarif yaitu tarif 0,1 % untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 dan tarif 0,2 % untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00. Dalam Prakteknya penerapan tarif tersebut telah berdampak adanya kenaikan 100% bagi NJOP diatas Rp500.000.000,00 s/d 1 Milyar dari pajak semula yang dikelola KPP Pratama, sehingga menimbulkan keberatan di masyarakat. Oleh karena itu agar tidak terjadi degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meminimalis gejolak masyarakat maka perlu ditinjau ulang atas penerapan tarif PBB-P2 yang berlaku di Kabupaten Pati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 97
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)