DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati dengan menetapkan batasan istilah pada pengaturannya. Mengatur tentang Urusan Pemerintahan Konkuren, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI Dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kabupaten Pati.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
7.Bupati adalah Bupati Pati.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
12.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

a.kelautan dan perikanan;
b.pariwisata;
c.pertanian;
d.kehutanan;
e.energi dan sumber daya mineral;
f.perdagangan;
g.perindustrian; dan
h.transmigrasi.

Pasal 6

(1)Rincian Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Rincian Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkembangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

(1)Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1)Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan sendiri oleh daerah atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2018