DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur Penyertaan Modal Bank BPD Jateng dan PDAM Tirta bening Kabupate Pati yang menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tentang Obyek, Sumber dan Besaran Penyertaan Modal Daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan upaya perbaikan kinerja guna meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kabupaten Pati;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; SALINAN
e.bahwa untuk meningkatkan penerimaan deviden dan meningkatkan sharing kepemilikan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta untuk penyehatan serta pengembangan cakupan pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati maka perlu adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam masing-masing Badan Usaha Milik Daerah dimaksud;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pati.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pati.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum adalah PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati.
7.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

(1)Obyek penyertaan modal Daerah adalah :
1. a.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
2. b.PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati.
(2)Sumber dana penyertaan modal Daerah adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017.
(3)Besaran penyertaan modal Daerah pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
2. b.penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyetoran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 22 Desember 2016 Plt. BUPATI PATI, WAKIL BUPATI, ttd. BUDIYONO Diundangkan di Pati pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. DESMON HASTIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (12/2016). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING KABUPATEN PATI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017 I. UMUM Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum dengan penambahan sambungan rumah melalui Program Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan peningkatan sharing kepemilikan Saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Melalui penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD yang pada akhirnya akan meningkatkan pembagian hasil usaha sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati melalui pembagian hasil usaha / deviden. Penyertaan Modal (investasi) kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Pati dengan pertimbangan untuk dapat mengikuti Program Hibah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan sebanyak 2.000 SR diharuskan ada Penyertaan Modal Daerah sebanyak sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) berupa uang kas. Dengan adanya tambahan 2.000 SR tersebut, nantinya setelah melalui tahapan verifikasi, Pemerintah Kabupaten Pati akan mendapatkan hibah sebesar Rp. 3 Juta per SR yang masuk ke Kas Daerah. Dengan tambahan 2.000 SR yang menjadi asset PDAM Tirta Bening tersebut, kedepan akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan air. Namun kami ingatkan bahwa PDAM harus tetap menjaga kualitas pelayanan baik dari segi kualitas air maupun kontinyuitas dengan menambah sumber-sumber air baku berupa sumur dalam, air permukaan maupun pembuatan intake- intake baru. Sesuai Road Map Setoran Modal PT. BPD Jawa Tengah (PT. Bank Jateng) pada tahun 2017 sebesar 3 Triliun, target setoran / penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2017 direncanakan sebesar Rp. 56.100.000.000,00 (lima puluh enam milyar seratus juta rupiah). Pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Pati menambah penyertaan modal sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah setoran / penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pati kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah). Untuk Tahun 2017 ini rencana dilakukan tambahan penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal sesuai road map sampai akhir tahun 2017 sebesar Rp. 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 101

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 16 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

OBYEK, SUMBER DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005