(1)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga dapat dilakukan bersama dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.melakukan penyitaan benda atau surat;
e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i.mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2017 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Pemerintah daerah berkewajiban menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup di daerah. Izin gangguan menjadi sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Izin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, guna meningkatkan upaya pengendalian usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta menjamin iklim usaha yang kondusif di daerah, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1