DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan Perubahan mengenai peraturan Izin Gangguan yaitu mengenai perubahan izin gangguan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan penyidikan dalam izin gangguan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Pati Nomor 63);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI dan BUPATI PATI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 63) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
1. a.perubahan sarana usaha;
2. b.penambahan kapasitas usaha;
3. c.perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
4. d.perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
5. e.dihapus.
(2)Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
(3)Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usahanya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga dapat dilakukan bersama dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menuntut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2017 BUPATI PATI, ttd. HARYANTO Diundangkan di Pati pada tanggal 3 Juli 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd. SUHARYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN I. UMUM Pemerintah daerah berkewajiban menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup di daerah. Izin gangguan menjadi sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Izin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, guna meningkatkan upaya pengendalian usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta menjamin iklim usaha yang kondusif di daerah, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 25

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 104

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…